Kampung Ambon Digerebek Lagi! Pistol-Narkoba hingga Pesawat Nirawak Diamankan Penumpang Kapal Feri Kotabaru-Batulicin Menyusut 60 Persen Rayakan HUT ke-60, Bank Bjb Gelar Promo di Ratusan Merchant Duh, Keripik Singkong Tanpa Label Usang Dijual Bebas di Banjarmasin Pj Gubernur Kalsel: Larangan Mudik Berlaku Lintas Provinsi dan Kabupaten

Gara-Gara Reklamasi, Izin Tambang Adaro Terancam Tak Diperpanjang

- Apahabar.com Rabu, 28 April 2021 - 13:40 WIB

Gara-Gara Reklamasi, Izin Tambang Adaro Terancam Tak Diperpanjang

Izin tambang raksasa Adaro berakhir tahun depan. Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – PT Adaro Indonesia tak lama lagi habis kontrak. Izin tambang mereka habis pada 2022 mendatang.

Saat ini, izin PKP2B generasi pertama itu digunakan menambang di Kalimantan Selatan. Tepatnya di daerah Kabupaten Tabalong, Balangan, hingga Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Namun sayang, jelang habisnya masa kontrak perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu belum menyelesaikan kewajiban reklamasi bekas tambang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Habib Muhammad Taufani Al-Kaff memastikan pemulihan lahan pasca-tambang Adaro baru mencapai 18 persen.

“PT Adaro kembali akan memperpanjang kontrak setelah PK2PB berakhir pada Oktober 2022. Namun kewajiban reklamasi baru dilakukan 18 persen,” katanya usai berkonsultasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, baru tadi.

Sesuai UU nomor 3 Tahun 2020, kata dia, sebelum pengusulan perpanjangan kontrak baru PKB2B perusahaan harus memperhatikan syarat reklamasi 100 persen lahan bekas galian tambang.

“Kalau belum memenuhi syarat 100 persen reklamasi lahan bekas tambang, maka sesuai aturan, kontraknya tidak bisa diperpanjang,” ujarnya.

Masih mengacu UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan perpanjangan izin PK2PB berada di pemerintah pusat.

“Izin perpanjangan memang merupakan kewenangan pusat, tetapi akan tetap dikawal di daerah melalui persyaratan Amdal karena kita yang memiliki wilayah,” katanya.

Politikus PAN itu lantas meminta dukungan DPRD dan Pemprov Kalsel. Termasuk juga Pemkab Tabalong. Agar saat kontrak berakhir, reklamasi Adaro sudah 100 persen.

“Bila belum menyelesaikan kewajiban reklamasi, maka perpanjangan kontrak tidak bisa dipenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya PT Adaro pernah dipanggil ke DPRD Tabalong mengenai reklamasi bekas galian tambang yang baru terlaksana 18 persen tersebut.

“PT Adaro, meminta waktu selama tiga tahun hingga 2023 untuk menyelesaikan reklamasi galian bekas tambang 100 persen, padahal kontrak PKP2B Adaro berakhir per tanggal 1 Oktober 2022,” kata Ketua Komisi III DPRD Tabalong H Supoyo.

Kontrak ADARO Mau Habis, Walhi Ingatkan Bom Waktu Lingkungan Hidup

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Sahrujani mengatakan kontrak PKP2B PT Adaro akan berakhir pada Oktober 2022 dan besar kemungkinan akan diperpanjang.

“Komisi III pada dasarnya tetap mendukung perpanjangan kontrak PT Adaro sepanjang memang sesuai aturan karena kontrak juga menyangkut investasi dan kepentingan daerah,” katanya.

Terkait informasi bahwa perusahaan tambang batu bara yang saham terbesarnya dimiliki Garibaldi Thohir, kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir, baru melakukan reklamasi 18 persen Sahrujani mengaku belum tahu.

“Intinya sepanjang sesuai aturan yang berlaku kami mendukung karena juga menyangkut kepentingan daerah. Terkait soal reklamasi baru 18 persen kami belum menerima informasi,” kata politikus Golkar itu.

Tahun ini, Adaro telah menetapkan target produksi batu bara mencapai 52 juta-54 juta ton, meski menurun dibanding tahun lalu 54,53 juta ton.

Terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyo juga meminta Adaro segera merealisasikan janji reklamasi mereka.

“Perusahaan wajib melaksanakan kewajiban reklamasi 100 persen mengingat dampak lingkungan dan ekonomi yang akan dirasakan daerah pascatambang,” ujar Kisworo dihubungi apahabar.com.

Walhi kembali mengingatkan ancaman bom waktu lingkungan hidup seiring berakhirnya kontrak Adaro.

Data Walhi, Kalsel memiliki 814 lubang tambang yang tersebar di delapan kabupaten. Kabupaten Banjar memiliki 117 lubang tambang di urutan pertama setelah Tanah Bumbu (264 lubang), dan Tanah Laut (223 lubang).

Lubang-lubang itu ada di dalam dan di luar konsesi. Terhitung ada 638 lubang berada di 123 konsesi. Sisanya diduga adalah pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin.

“Kewajiban pemilihan lingkungan, reklamasi, lubang-lubang yang masih menganga. Terkait royalti dan PAD juga harus transparan. Sebanding atau tidak kerusakan dengan dana yang diterima oleh negara serta daerah kita. Bukan hanya sekadar memberi ganti rugi atau pesangon,” papar Kisworo kepada apahabar.com, Minggu (14/2).

Jawaban Adaro 

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya: 

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

ADARO

DPRD Kalsel

Dewan Kalsel Ngotot Undang ADARO Antisipasi PHK Massal
Sosper

DPRD Kalsel

Hasanuddin Murad Ingin Pemuda Batola Paham Isi Perda Kepemudaan
apahabar.com

DPRD Kalsel

Lewat Revolusi Hijau, Bang Dhin: Dewan Dukung Keinginan Presiden Jokowi
DPRD Kalsel

DPRD Kalsel

Peringatan Hari Pers Sedunia, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kenang Pidato Bung Karno
apahabar.com

DPRD Kalsel

Gubernur Kalsel Tandatangani KUA-PPAS Perubahan APBD 2020 dan KUA-PPAS APBD 2021
apahabar.com

DPRD Kalsel

Lensa Foto DPRD Banjarmasin 2020: Dari Maulid Nabi hingga PAW 2 Anggota yang Nyalon Wali Kota
Apahabar.com

DPRD Kalsel

Tiga Raperda Diusulkan, Fraksi PKS Ingin Desa Wisata Diberdayakan
apahabar.com

DPRD Kalsel

Rapat Singkat Ala Supian HK Tunjuk Ketua Pansus Tatib
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com