Kebakaran Veteran Banjarmasin: 3 Rumah Ludes, Salah Satunya Milik Pol PP Dikira Asap dari Pembakaran Sampah, Ternyata 1 Rumah di Tanah Grogot Ludes Jelang Malam Tak Pulang, Pria Paruh Baya di HSS Ditemukan Jadi Mayat Banjarmasin Nyaris Kecolongan, Penumpang dari Surabaya Tak Punya Surat Bebas Covid-19 Misteri Surat Sakti Penggelembungan 5 Ribu Suara Banjar di Kamar 519

KNPI Banjarmasin Keluhkan Kelonggaran Waktu Kerja ASN Saat PSU

- Apahabar.com Sabtu, 24 April 2021 - 17:37 WIB

KNPI Banjarmasin Keluhkan Kelonggaran Waktu Kerja ASN Saat PSU

Ilustrasi ASN. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan kelonggaran waktu kerja saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarmasin pada Rabu (28/4).

Namun keputusan tersebut mendapatkan keluhan dari KNPI Banjarmasin.

Ketua KNPI Banjarmasin, Imam Satria Jati mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Pasalnya jika diliburkan, maka akan mengganggu kinerja dan produktivitas dari perusahaan swasta maupun para ASN terdampak.

“Tidak perlu ada libur total saat PSU nanti. Kelonggaran jam kerja atau pemberian izin dari kantor tempat kerjanya (warga) untuk ke TPS saja sudah cukup,” ujarnya.

Jika pun memang diliburkan, ia menambahkan harus diberikan kepada seluruh karyawan atau ASN yang ada di Banjarmasin. Bukan hanya di tiga wilayah PSU.

Seperti diketahui, tiga wilayah yang harus melaksanakan PSU nanti adalah Kelurahan Mantuil, Basirih Selaran dan Kelurahan Murung Raya.

Ketiga kelurahan tersebut berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang wajib melaksanakan PSU seperti yang ditetapkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pilkada 2020 beberapa waktu lalu.

“Yang penting Pemko memberikan rekomendasi untuk diberikannya kelonggaran waktu kerja untuk ikut berpartisipasi ke TPS. Setelah itu yang bersangkutan bisa kembali ke kantor untuk melanjutkan kerjanya,” ungkapnya.

Selain itu, hal lain yang bisa membuat Pemkot harus menjadikan libur saat PSU nanti adalah adanya instruksi dari Pemerintah Pusat khusus di wilayah tertentu.

“Kalau tidak ada landasan yuridis untuk meliburkan aktivitas warga, jangan berani-berani mengambil tindakan sendiri,” tukasnya.

Ia menilai, bahwa pemberian libur saat PSU nanti bukan keputusan yang pas untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Pasalnya ketika pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 kemarin yang dijadikan hari libur faktanya partisipasi pemilih hanya sekitar 50% saja.

“Intinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi ini. Sekali lagi bukan pemberian libur,” tandasnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa keputusan tersebut sudah menjadi bentuk keseriusan Pemkot Banjarmasin sendiri dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

“Kelonggaran waktu kerja ini sudah tepat, paling lama mereka mencoblos ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) itu setengah atau satu jam saja,” ucapnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Chairansyah Diberi Waktu 2 Hari Tetapkan Cawabup HST
apahabar.com

Kalsel

Buat Ribuan Meter Marka Jalan di Banjarbaru
apahabar.com

Kalsel

Polresta Bidik Penanganan Rasuah di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Pejuang Medis Batola Digoyang Isu Insentif Rp5 Juta

Kalsel

Gandeng Istri ke PKB, Habib Banua: Saya Serius Maju Wali Kota

Kalsel

Ratusan Kafilah Positif Covid-19, MTQN ke-33 di Tanbu Ditunda
apahabar.com

Kalsel

Dugaan Ijazah Palsu Kades Kersik Putih, Cuncung : Usut Tuntas!
apahabar.com

Kalsel

Masjid di Banjarmasin Dibuka, Polri-TNI Siapkan Pengamanan Khusus
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com