Peluncuran Vaksin AS Picu Kenaikan Harga Minyak Cuaca Kalsel Hari Ini, Hujan Berpetir Masih Mengancam PPKM Mikro Saat Ramadan, ASN di Banjarmasin Diminta Lebih Proaktif Tekan Inflasi, Kalsel Atensi Sistem Supply Chain Bahan Pokok Milan Lockdown, Eh Ibrahimovic Tepergok di Restoran

Larang Media Liput Kekerasan Aparat, DP Desak Kapolri Buka Suara

- Apahabar.com Selasa, 6 April 2021 - 15:46 WIB

Larang Media Liput Kekerasan Aparat, DP Desak Kapolri Buka Suara

Kapolri melarang media menyiarkan tindakan anggota polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Media hanya diminta tampilkan ketegasan polisi yang humanis. Foto Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo: Antara

apahabar.com, JAKARTA – Telegram kapolri hal larangan peliputan bermuatan kekerasan aparat menimbulkan pertanyaan Dewan Pers (DP).

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers DP, Arif Zulkifli mendesak Polri menjelaskan telegram kilat tertanggal 5 April tersebut.

Menurutnya, isi telegram masih belum jelas tujuannya. Apakah untuk media internal Polri, atau media massa secara umum.

“Polri harus menjelaskan telegram tersebut apakah pelarangan tersebut berlaku untuk media umum atau media internal atau kehumasan di lingkungan kepolisian,” ujar Arif, Selasa (6/4) dilansir Kompas.com.

Arif tak menginginkan ada kebingungan atau salah tafsir dalam mengimplementasikan TR kapolri tersebut.

“Jangan sampai terjadi kebingungan dan perbedaan tafsir. Terutama jika kapolda di daerah menerapkannya sebagai pelarangan media umum,” ucapnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menerbitkan surat telegram yang mengatur soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu diteken Listyo Sigit pada 5 April 2021, ditujukan kepada pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan.

Peraturan itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012.

Ada 11 poin yang diatur dalam telegram itu, salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

“Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” tulis Listyo dalam telegram tersebut.

Lebih jauh, kapolri juga meminta agar rekaman proses interogasi kepolisian dalam penyidikan terhadap tersangka tidak disediakan. Termasuk adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian secara terperinci.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Polri Pastikan PU Atasan Egianus Kogoya Juga Akan Diburu
apahabar.com

Nasional

Gusti Putri, Utusan Kalsel di Paskibraka Nasional: Siswa Penurut dan Berprestasi
apahabar.com

Nasional

Hari Pers Nasional, Pertamina Ajak Jurnalis “Move On”
apahabar.com

Nasional

Pangdam Jaya Sebut 900 Spanduk Habib Rizieq Shihab Ditertibkan
apahabar.com

Nasional

Sambangi Nelayan, Jokowi: Tidak Ada Tawar-menawar di Natuna!
apahabar.com

Nasional

Andi Drummer Seventeen Ditemukan Meninggal Dunia
apahabar.com

Nasional

Jumlah Penduduk RI Capai 268,5 Juta Jiwa, Laki-Laki Lebih Banyak
apahabar.com

Nasional

87 Mortir Ditemukan di Bandung, Diduga Peninggalan PD II Berdaya Ledak 30 Meter
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com