Breaking: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak Kuasa Hukum AF Minta Kejari Tanbu Tunjukkan Bukti Kerugian Negara Duh, DLH Tabalong Tak Pernah Lihat Dokumen Pascatambang ADARO Melihat Sidang Perdana Kasus Korupsi Kursi di Tanah Bumbu, Audit Tak Dilakukan BPK! AnandaMu Dihentikan, Kasus SARA Ustaz HA Berlanjut ke Polisi!

Pemerintah Longgarkan Sanksi Pajak, Ini Alasan Sri Mulyani

- Apahabar.com Jumat, 2 April 2021 - 10:27 WIB

Pemerintah Longgarkan Sanksi Pajak, Ini Alasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: alinea.id

apahabar.com, JAKARTA – Kementrian Keuangan melakukan pelonggaran sanksi administratif pajak dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pelonggaran sanksi tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap fundamental perekonomian, meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kemudahan serta kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Selain itu, pelonggaran sanksi juga bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum serta menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.

“Jadi ini untuk menciptakan suatu environment, lingkungan, ekosistem bagi kita semua, sekarang fokus kami itu benerin Indonesia yang bagian fundamental,” ujarnya dalam webinar bertajuk “Akselerasi Indonesia Maju Melalui Penanaman Modal dan Insentif Fiskal” dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (1/4).

Salah satu sanksi administratif yang mengalami pelonggaran ialah pengungkapan kebenaran atau bukti permulaan.

Sebelumnya, dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sanksi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan adalah sebesar 150 persen. Sementara di UU Cipta Kerja jumlahnya dipangkas menjadi 100 persen.

Namun, kata Sri Mulyani, wajib pajak harus melakukan pembetulan pajak dengan kesadaran sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah juga membuka peluang untuk menghentikan penyidikan terkait pidana pajak dengan denda sebesar 300 persen dari total pajak terutang/kurang bayar.

Sebelumnya, dalam UU KUP yang lama, wajib pajak harus membayar empat kali pajak terutang/kurang bayar/tidak seharusnya dikembalikan.

“Ini compliance untuk wajib pajak. Kalau dia bilang, kami enggak benar waktu itu melakukan (pelaporan). Oke sekarang dibenarkan saja dan kami memberikan hanya sanksi administratif. Sebetulnya kalau sampai ketahuan itu ada sanksi pidananya,” tegas Sri Mulyani.

 

 

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Virus

Nasional

Tambah 14.224, Kasus Baru Covid-19 Indonesia Pecah Rekor Lagi!
apahabar.com

Nasional

BPJS Kesehatan Terapkan Close Payment System
apahabar.com

Nasional

Kisah Pilu Ibu Muda, Ditinggal Suami Karena Bayinya Cacat
apahabar.com

Nasional

Cegah Covid-19, WHO Rilis Panduan Terbaru Penggunaan Masker
apahabar.com

Nasional

Turun Hingga 109 Kilogram, Beda Arya Permana dan Titi Wati Atasi Obesitas
apahabar.com

Nasional

Wakil Ketua KEIN: Pembangunan di Papua Harus Secara Keseluruhan
apahabar.com

Nasional

Pemilu 2019, Intelijen Negara Mesti Netral
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Tes SKD CPNS Mulai Digelar Serentak
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com