Wah, AS Mulai Tak Wajibkan Warganya Pakai Masker & Jaga Jarak Update Saham Spanyol, Indeks IBEX 35 Tergelincir 0,46 Persen Update Saham Inggris, Indeks FTSE 100 Tergerus 0,59 Persen Update Saham Jerman, Indeks DAX 30 Naik 49,46 poin Lebaran Pertama, Rumah hingga Jalan Provinsi di Satui Tanah Bumbu Terendam

Penunggak Pajak di Banjarbaru Capai Miliaran, Terbesar dari PBB

- Apahabar.com Senin, 26 April 2021 - 16:19 WIB

Penunggak Pajak di Banjarbaru Capai Miliaran, Terbesar dari PBB

Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin bersama Kepala BP2RD Banjarbaru, Rustam Effendi. Foto-apahabar.com/Nurul Mufidah

apahabar.com, BANJARBARU – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru mencatat tunggakan pajak daerah oleh wajib pajak mencapai Rp 70 miliar dengan mayoritas berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB)

“Penunggakan yang terbesar ada di PBB, sebenarnya kita punya piutang yang besar kurang lebih Rp 70 miliar saat ini. Ini merupakan akumulasi piutang masa lalu dan masa sekarang. Tapi kita tidak perlu berkecil hati ini persoalan yang di semua daerah di seluruh Indonesia terjadi karena penyerahan atau kewenangan dari pemerintah pusat itu sejak 2014,” ujar Kepala BP2RD Banjarbaru, Rustam Effendi kepada apahabar.com, Senin (26/4/2021).

Tentu katanya, persoalan piutang ini menjadi perhatian BP2RD dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan memperbaiki pola atau metode penyelesaian.

“Saat ini kita sudah berkoordinasi dengan BPK Insyaallah piutang itu tidak akan menjadi momok di masa mendatang,” katanya.

Bahkan upaya jemput bola juga sudah dilakukan. Istilah jemput bola yang dimaksud ialah mendatangi langsung masyarakat wajib pajak dengan mobil layanan keliling.

“Di 2019 kemarin itu kurang lebih 5 sampai 7 miliar piutang setiap tahunnya, jadi dengan berbagai perbaikan nantinya kita akan selesaikan. Kita akan mengevaluasi masalah data PBB ini jangan sampai nanti SPPT kita terbitkan wajib pajaknya tidak ada yang bayar nah itu yang kita evaluasi,” tambahnya.

Meski begitu, Rustam tetap optimis pada tahun ini target pendapatan Kota Banjarbaru melalui pajak PBB dapat mencapai Rp 14 miliar.

“PBB ini merupakan primadona pendapatan kota Banjarbaru di masa yang akan datang. Apalagi masih 51 persen di wilayah Banjarbaru ini belum terdaftar. Andai sudah terdaftar 100 persen, PBB kita pasti akan sangat meningkat. Jika PBB kita meningkat maka secara otomatis memberikan dukungan untuk PAD dan kontribusi terhadap APBD kota Banjarbaru,” tuntasnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin mengatakan upaya-upaya baru yang dilakukan BP2RD, salah satunya jemput bola dapat membantu meningkatkan persentase masyarakat terdaftar wajib pajak di Banjarbaru.

“BP2RD ini tidak hanya menunggu saja di kantor tapi jemput bola dengan adanya mobil operasional ini, jadi mereka turun langsung menjemput masyarakat. Semoga angka 49 persen terdaftar wajib pajak itu, di tahun – tahun ke depan bisa tembus 50 persen,” harap Wali Kota Banjarbaru itu.

Sebab menurutnya, dengan adanya mobil operasional layanan keliling, atau upaya jemput bola itu bukan hanya meningkatkan persentasi masyarakat wajib pajak namun juga peningkatan PBB.

“Mudah-mudahan dengan beroperasionalnya mobil ini kita bisa meningkatkan dua kali lipat jumlah penerimaan tetapi ya tergantung situasi dan kondisi jika dalam kondisi Covid-19 seperti ini ya memang sulit sekali,” katanya.

Bahkan upaya lain yakni, dengan pemberian doorprize berupa sepeda motor, juga belum mampu menarik masyarakat untuk sadar pajak.

“Selama ini juga sudah dilaksanakan oleh BP2RD untuk pembayaran PBB ada doorprize beberapa buah motor walaupun ada peningkatan tetapi karena jumlah penduduk juga terus meningkat, ditambah jumlah rumah di Banjarbaru setiap tahun juga terus meningkat maka pasti persentasi ini juga agak ada perubahan walaupun begitu BP2RD sudah berusaha mengejar,” katanya.

Adapun kendala dalam pembayaran PBB yang sulit diatasi seperti tanah atau bangunan di Kota Banjarbaru yang pemiliknya bukan warga Kota Banjarbaru.

“Orang menagih tanahnya yang ada di Banjarbaru tapi pemiliknya itu ada di luar daerah Banjarbaru jadi orang itu bukan orang Banjarbaru tapi memiliki tanah, lahan dan memiliki bangunan di sini sehingga naik tunggakannya. Masalah yang seperti ini yang paling banyak di Banjarbaru. Nah itu menjadi satu kendala untuk BP2RD menagih dan itu rata-rata seperti itu,” pungkasnya.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Banjarbaru

Jelang Lebaran, Taman Kota Banjarbaru Terus Bersolek

Banjarbaru

Peduli Sesama, Borneo Rescue Launching di Kalsel

Banjarbaru

Tetap Bertugas Meski Libur Panjang, Pjs Wali Kota Banjarbaru Apresiasi Satpol PP Banjarbaru
apahabar.com

Banjarbaru

Per Hari Ini, Bandara Syamsudin Noor Layani Rapid Test
Banjarmasin

Banjarbaru

Bravo! Polisi Banjarbaru Gagalkan Puluhan Gram Sabu Siap Edar
Kasi Pidsus Kejari Banjarbaru, Yandi Primananda (tiga dari kiri) saat peletakan kotak Pengaduan Indikasi Korupsi. Foto-Istimewa

Banjarbaru

Cegah Tindak Korupsi, Kejari Banjarbaru Bikin KOPIKU
PLN

Banjarbaru

Antisipasi Teror Bom, PLN Kalselteng Gandeng Polda Gelar Simulasi

Banjarbaru

Wali Kota Banjarbaru Dilantik Besok, Simak Rangkaian Kegiatannya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com