Aglomerasi Banjar Bakula Ditiadakan, Banjarbaru Mulai Sekat Pemudik! Khotbah Tak Boleh Lewat 10 Menit, Tabalong Resmi Larang Takbir Keliling Dinonaktifkan KPK Saat Tangani Kasus Besar, Novel Siapkan Perlawanan  Tegas, Kapolda Kalteng Minta Anak Buahnya Larang Mudik di Kapuas Lucky Birthday Bjb 60versary Tawarkan Hadiah Jutaan Rupiah, Ayo Ikuti Promonya

Rapat Tertutup Dengan DPRD Kalsel, KPK Bahas Soal Manajemen Aset Daerah

- Apahabar.com Selasa, 20 April 2021 - 07:24 WIB

Rapat Tertutup Dengan DPRD Kalsel, KPK Bahas Soal Manajemen Aset Daerah

Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, memberikan penjelasan seusai bertemu anggota DPRD Kalsel. Foto: apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor DPRD Kalimantan Selatan, Senin (19/4) siang.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, KPK mengatensi penanganan aset milik Pemprov Kalsel yang belum terinventarisasi.

“Satu dari delapan area intervensi adalah manajemen aset,” cetus Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI.

“Manajemen aset inilah yang menjadi penyelematan keuangan negara. Aset berpindah tangan, berpindah fungsi lama atau hilang itu merugikan negara,” imbuhnya.

Dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahaan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah, terdapat delapan area intervensi atau Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dilakukan KPK.

Mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kemudian peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

“Nilai MCP menjadi salah satu kunci tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga bisa terhindar dari praktik korupsi,” papar Bahtiar.

“Kalau nilai MCP jelek, mungkin investasi tidak diarahkan ke daerah itu. Dalam proses penilaian ini, terdapat indikator dan subindikator,” tambahnya.

Selain manajemen aset, KPK mengingatkan agar perencanaan dan penganggaran APBD mengutamakan kebutuhan mendasar yang memiliki daya ungkit publik.

“Jangan membuat fasilitas karena faktor gengsi, ketika anggaran bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih penting,” tegas Bahtiar.

“Misalnya digunakan membangun jembatan atau fasilitas publik lain yang bisa menyelaraskan percepatan pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.

Di sisi lain, KPK juga mengapresiasi tiga daerah di Kalsel yang mencapai skor MCP tertinggi sepanjang 2020. Kabupaten Banjar menempati peringkat pertama, disusul Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tapin.

Meski begitu, KPK mendorong semua pihak agar terus berupaya meningkatkan skor. Bahkan semua kepala daerah ditantang menetapkan target skor MCP, setidaknya sampai angka 90.

Sementara Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan komitmen dan kesiapan mendukung upaya pencegahan korupsi.

“Jangan sampai terjadi korupsi. Kalau bisa KPK datang setahun sekali, sekalian untuk penyegaran pengetahuan anggota DPRD,” beber Supian.

Editor: Bastian Alkaf - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Di Tengah Pandemi, Petambak Binaan Lanal Kotabaru Sukses Panen Kepiting
apahabar.com

Kalsel

Hari Bhayangkara ke-74, Media Group Serahkan Bantuan Alkes di Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Beda Pandangan, Akademisi dan Seniman Kalsel Mulai Diskusikan Lagu Banjar
Kehutanan

Kalsel

Penebangan Ratusan Pohon Diprotes Dishut Kalsel, PLN Kalselteng Klarifikasi
apahabar.com

Kalsel

Puluhan Pengendara Terjaring Razia Sat Lantas Polres Banjarbaru
apahabar.com

Kalsel

Ada Apa dengan KPU Kalsel? Pengamat: Ini Tidak Wajar!
DPR

Kalsel

Jokowi Serahkan 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI ke DPR, Satu dari Kalsel
pulau mambulau

Kalsel

Simpan Sabu, Buruh di Banjarmasin Selatan Diringkus Polisi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com