Sadarkan Diri, Dokter Ungkap Kondisi Terkini Echa Si Putri Tidur Banjarmasin POPULER SEPEKAN: Waspada Air Pasang, Ambruknya Pasar Ujung Murung, hingga Viral Putri Tidur Gugur Bertugas, Polisi Pemburu Buron di Sungai Martapura Tinggalkan 3 Anak Buron Biang Tenggelamnya Polisi di Sungai Martapura Belum Ditemukan Panas Lagi, Laporan Bakul Denny Indrayana Berbalas Jadwal Imsakiyah

Siap-Siap, Sanksi Prokes di Banjarmasin Bakal Naik Status!

- Apahabar.com Rabu, 7 April 2021 - 15:32 WIB

Siap-Siap, Sanksi Prokes di Banjarmasin Bakal Naik Status!

Sanksi untuk para pelanggar protokol kesehatan di Banjarmasin bakal ditingkatkan. Foto: Dok.apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Setahun pandemi, sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di Banjarmasin akhirnya bakal naik status.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banjarmasin Machli Riyadi tak menampik bahwa sanksi dalam Peraturan Wali (Perwali) Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 saat ini terbilang lemah.

“Makanya akan kita ditingkatkan,” ujar juru bicara Satgas Covid-19 Banjarmasin itu, Rabu (7/4).

Dari status Perwali menjadi Peraturan Daerah (Perda), beleid baru itu bakal mengatur segala sanksi pelanggaran prokes masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Sanksi yang diatur tidak lagi diatur di Perwali, tetapi Perda,” ujarnya. Lantas apa perbedaannya? apakah juga mengatur sanksi pidana sebagaimana di daerah lain?

Machli bilang tidak. Sederet sanksinya tetap sama. “Hanya mengatur denda administratif saja,” ujarnya.

Sebagai pengingat, sanksi dalam Perwali Nomor 68 Tahun 2020 mengatur teguran lisan, tertulis dan denda administratif paling banyak Rp100 ribu.

Sementara, sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum adalah denda paling banyak Rp150 ribu. Ancaman penghentian sementara operasional atau pencabutan izin usaha berlaku apabila pelaku usaha tidak mengindahkan protokol kesehatan. Itu juga mesti lewat pertimbangan Satgas Covid-19.

“Kekuatan hukum yang menjatuhkan sanksi kepada masyarakat seperti bayar sekian tapi dasarnya Perwali bisa digugat masyarakat,” ucapnya.

Terkait perubahan status hukum tersebut, Machli telah mengomunikasikannya dengan pimpinan DPRD dan instansi terkait. Alasan kuat usulan perubahan Perwali menjadi Perda adalah penegakkan prokes guna menekan laju penularan Covid-19.

Terlebih, pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro telah diperpanjang hingga 19 April mendatang.

“Penguatan ini agar bisa sama-sama mengendalikan Covid-19 di Banjarmasin,” tuturnya.

Di samping itu, pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan prokes secara berjenjang sampai ke tingkat RT di bawah koordinasi lurah, camat.

“Kalau yang terdahulu hanya menunjuk camat sebagai pengawas di lapangan,” pungkasnya.

Resmi! PPKM Mikro di Banjarmasin Diperpanjang Lagi

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Gas 3 Kg

Banjarmasin

Warga Teriak, Harga Gas 3 Kg di Banjarmasin Sudah ‘Mencekik’ Langka Pula

Banjarmasin

Ditutup Selama Libur Nataru, Siring Tendean Banjarmasin Tetap Dikunjungi
Bunuh Diri

Banjarmasin

Astagfirullah, Pasutri di Pelambuan Banjarmasin Nyaris Bunuh Diri Bersama
Banjarmasin

Banjarmasin

Belum 24 Jam, Mayat Kembali Gegerkan Banjarmasin Timur!
Alalak

Banjarmasin

Diduga Sengaja Dibakar, 3 Rumah di Alalak Tengah Banjarmasin Jadi Arang
Denny Indrayana

Banjarmasin

Sikapi Dingin Pemanggilan Bentuk Protes Denny ke Bawaslu Kalsel
ppkm

Banjarmasin

Status PPKM Tentukan Nasib Pembelajaran Tatap Muka di Banjarmasin
sungai

Banjarmasin

Deadline 2×24 Jam, Bangunan dan Ruko Banjarmasin Hambat Aliran Sungai Bakal Dibongkar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com