Kucurkan Rp2 Miliar, Banjarmasin Tancap Gas Perpanjang PPKM Mikro Lagi, Polres Tabalong Tangkap Pemilik Senjata Api Ilegal Blakblakan Duta Mall Banjarmasin Terpaksa Tutup Selama Lebaran Viral Pria Bersajam Vs Polisi-Warga di Nagasari Banjarmasin, Pelaku Diancam Pasal Berlapis! Sidang Kedua, Eks Dirut Baramarta Kukuh Hasil Korupsi Dinikmati Berjemaah

Teknik Penghapusan Barang Milik Daerah, Komisi II DPRD Tanbu Raker dengan BPKAD

- Apahabar.com Senin, 19 April 2021 - 19:55 WIB

Teknik Penghapusan Barang Milik Daerah, Komisi II DPRD Tanbu Raker dengan BPKAD

Komisi II DPRD Tanah Bumbu menggelar raker bersama BPKAD. Foto-DPRD Tanbu

apahabar.com, BATULICIN – Komisi II DPRD Tanah Bumbu menggelar rapat kerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Senin (19/4) adalah terkait mekanisme teknis penghapusan barang milik daerah.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, H Sayid Umar Al-Idrus, didampingi anggota Komisi II Abdul Rahim, dan dihadiri Sekretaris BPKAD, Ali Wardana beserta staf dan jajaran.

Pada raker tersebut, pimpinan rapat meminta kepada pihak BPKAD yang berhadir agar memaparkan terkait perihal yang dibahas terkait mekanisme teknis penghapusan barang milik daerah.

Mengenai hal itu, Sekretaris BPKAD Ali Wardana, menjelaskan bahwa mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu penghapusan barang milik daerah ini mempunyai 3 kategori. Di antaranya yang berlaku sebagai pemilik adalah bupati, sebagai pengelola adalah sekretaris daerah, dan untuk pengguna barang itu adalah SKPD terkait.

Berdasarkan penghapusan tersebut mekanisme yang perlu diperhatikan adalah adanya usulan dari pengguna barang atau SKPD terkait, terutama usulan yang disampaikan kepada BPKAD. Setelah usulan tersebut sampai, maka BPKAD akan membuat nota dinas ataupun telaahan staf untuk bupati.

Jika selanjutnya telaahan staf itu mendapat persetujuan dari bupati, maka BPKAD dan tim bersama SKPD terkait yang mengusulkan akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi barang milik daerah yang akan dihapus.

Setelah barang tersebut dilakukan verifikasi apakah layak atau tidak untuk dihapus, maka BPKAD akan mengeluarkan berita acara untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Jika verifikasi selesai pihak BPKAD mengajukan kembali kepada bupati agar dibuatkan SK penghapusan.

“Untuk menentukan hasil verifikasi itu layak atau tidaknya untuk dihapus tergantung dengan hasil verifikasi pada saat di lapangan,” ujar Ali Wardana.

Selanjutnya setelah dibuatkan SK penghapusan, maka untuk proses penghapusannya berdasarkan barang yang akan dihapus.

“Jika barang tersebut berjenis bangunan itu akan melibatkan PU, begitu juga untuk barang yang bergerak seperti kendaraan dan mobil itu nantinya akan dilelang,” pungkas Ali Wardana.

Pimpinan Rapat, Sayid Umar Al-Idrus, mengatakan bahwa rapat yang telah dilaksanakan dengan BPKAD terkait dengan penghapusan aset milik daerah mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Sehingga menurut Sayid Umar, pihaknya memiliki teknis-teknis untuk menghapus barang milik daerah itu.

“Ada beberapa poin yang telah disampaikan BPKAD untuk menghapus barang milik daerah tersebut. Yaitu harus melalui permohonan kepada bupati, kemudian ada tim khusus untuk telaahan, dan verifikasi terhadap barang-barang tersebut di antaranya ada barang bergerak dan barang tidak bergerak,” jelas Sayid Umar.

“Jika hasil dari tim verifikasi tersebut sudah tidak layak lagi untuk menjadi aset daerah, maka wajib hukumnya untuk dihapus atau dihilangkan. Tetapi kita harus membuat lagi surat kepada bupati. Dan bupati selanjutnya akan memberikan SK penghapusan tersebut,” tukasnya.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Reses di Sungai Dua, Andre Berjanji Akan Perjuangkan Aspirasi Warganya
Paripurna

DPRD Kab Tanah Bumbu

Dewan Gelar Paripurna Pengambilan Keputusan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 19 Tahun 2016

DPRD Kab Tanah Bumbu

Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2020, Dewan Tanbu Gelar Paripurna bersama Eksekutif
Reses

DPRD Kab Tanah Bumbu

Momen Reses, Ketua Komisi III DPRD Tanbu Minta Warga Waspada Cuaca Ekstrem

DPRD Kab Tanah Bumbu

Gabungan Komisi Dewan Tanbu Gelar Raker Pelaksanaan Program Kegiatan 2021
Kunjungan Danrem

DPRD Kab Tanah Bumbu

Apresiasi Kunjungan Danrem, Dewan Tanbu Ingin Sinergitas Selalu Terjalin
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Covid-19 Berdampak ke UMKM, Wakil Rakyat Kotabaru Konsultasi ke Tanbu
DPRD

DPRD Kab Tanah Bumbu

DPRD Tanbu Ketok Anggaran Kesehatan Gratis Tahun 2021 Sebesar Rp 65 Miliar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com