Cuaca Kalsel Hari Pertama Lebaran, Simak Prediksi BMKG…. Deretan Masjid di Banjarmasin yang Gelar Salat Id Pagi Ini, Tetap Prokes Ya! Malam Lebaran, Kebakaran Gegerkan Warga Kuin Banjarmasin! Ngenes! Mau Tutup, Pengunjung Duta Mall Banjarmasin Malah Menurun H-1 Lebaran, Puluhan Pemudik Diputarbalik di Pos Penyekatan Tabalong!

Telat Bayar THR, Perusahaan Bisa Kena Denda sampai Pembekuan Usaha

- Apahabar.com Senin, 12 April 2021 - 12:15 WIB

Telat Bayar THR, Perusahaan Bisa Kena Denda sampai Pembekuan Usaha

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto-Ist

apahabar.com, JAKARTA – Perusahaan yang telat dan tidak membayar tunjangan hari raya (THR) bakal kena sanksi. THR untuk tahun ini wajib dibayar pada h-7 Hari Raya Idul Fitri.

“Batas waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (12/4).

Ida menjelaskan aturan pembayaran THR tahun ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Selain itu, pembayaran THR juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ida menjelaskan pengusaha yang terlambat memberikan THR kepada pekerja akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Namun, denda ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya.

Sementara pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan usaha perusahaan tersebut.

“Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha,” kata Ida.

Sebagai informasi, Ida mewajibkan seluruh pengusaha untuk membayar THR maksimal h-7 Hari Raya Idul Fitri. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Namun, pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang tak mampu membayar THR h-7 untuk melakukan dialog secara bipartit dengan pekerja. Hasil dialog itu harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan sebelum h-7 Hari Raya Idul Fitri.

Manajemen juga harus menyerahkan laporan keuangan dua tahun terakhir untuk membuktikan bahwa keuangan perusahaan sedang tertekan. Nantinya, perusahaan itu diberikan waktu untuk membayar THR maksimal h-1 Hari Raya Idul Fitri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerjanya pada lebaran tahun ini meskipun ekonomi masih tertekan virus corona. Pasalnya, pemerintah sudah memberikan sederet stimulus kepada pengusaha swasta supaya bisa menghadapi tekanan pandemi Covid-19.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kasus Positif Covid-19 di China Terus Menurun

Nasional

Kasus Positif Covid-19 di China Terus Menurun
apahabar.com

Nasional

Ani Yudhoyono Kanker Darah: Ridwan Kamil, Hengky Kurniawan, Agnez Mo, Beri Semangat
apahabar.com

Nasional

Tanggapi Perusakan Musala, Gubernur Sulteng Minta Warganya Jangan Terprovokasi
apahabar.com

Nasional

Covid-19, Anggota Komisi I DPR Usul Internet Gratis
apahabar.com

Nasional

MUI Ponorogo Angkat Bicara Soal Isu Kiamat Pertama akan Menimpa Daerahnya
apahabar.com

Nasional

‘Benturkan’ Gus Mus dan Kiai Ma’ruf dalam Video, Pemuda Ini Meminta Maaf
apahabar.com

Nasional

Kota Jayapura Diterjang Banjir dan Longsor Pasca-Hujan Deras
apahabar.com

Nasional

Izin Berobat, Suami Airin Suap Kalapas untuk Kencani Wanita di Hotel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com