Raisya, Gadis Kelua Tabalong yang Hilang Sempat Ingin Mondok Alokasi Rp 1,5 M, Kawasan Siring Piere Tendean Banjarmasin Bakal Dipagar Dimotori Arul Efansyah, Eks Power Metal Dirikan Band XREAL Ditertibkan, Belasan Supeltas di Alalak Batola Diingatkan Jangan Pungli Kecelakaan Beruntun Berujung Maut, Pengemudi Diduga Konsumsi Miras

BPKP Kalsel Prioritaskan Pengawasan di 15 Sektor

- Apahabar.com Kamis, 20 Mei 2021 - 16:13 WIB

BPKP Kalsel Prioritaskan Pengawasan di 15 Sektor

Pj Gubernur Kalsel, Safrizal bersama Kepala BPKP. Foto-apahabar.com/Hasan

apahabar.com, BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan Perwakilan (BPKP) Kalsel memprioritaskan pengawasan di 15 sektor.

Hal itu disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia pada rakor bersama Pemprov Kalsel dengan tema ‘Strategi Pengawasan dalam Penanggulangan Lahan Kritis dan Karhutla’ di Gedung Idham Chalid, Kamis (20/5).

Kepala BPKP Rudy M Harahap menyatakan, BPKP telah memiliki 15 Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2021, dengan tema “Mengawal Percepatan Pemulihan Nasional”.

“APP itu yakni, penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, akuntabilitas keuangan negara dan daerah, governansi instansi pemerintah, akuntabilitas kekayaan negara yang dipisahkan serta 11 lainnya yang bersifat sektoral dan tematik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pariwisata,” ujarnya.

Selain APP itu, BPKP telah memiliki Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2021 pada 34 Perwakilan BPKP.

“APPD ini adalah untuk meningkatkan governasi pemerintah daerah serta akuntabilitas keuangan dan pembangunan, terutama pada sektor strategis,” bebernya.

Pengawasan APPD tersebut difokuskan pada 5 sektor yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata.
Diungkapkan oleh Dadang, di Provinsi Kalimantan Selatan, isu strategis APPD adalah Pengelolaan Lahan Kritis dan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sementara, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia menambahkan Itulah sebabnya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen berkontribusi Dalam memitigasi risiko terkait penanganan lahan kritis dan Karhutla

“Peran BPKP tersebut akan memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah dalam memitigasi risiko pembangunan, agar tujuan strategis tercapai serta potensi kegagalan rencana pembangunan dapat dihindari dan dicegah lebih dini, “ jelas dia.

Dalam acara itu, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Pemprov Kalsel

Kalsel Lakukan Intensifikasi Untuk Produktivitas Pertanian
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Digelar Virtual, Pj Gubernur Kalsel Ingatkan Dewan Hakim MTQN
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Dana Dialihkan ke Covid-19, Jalan Mataraman – Sungai Ulin Batal Dibangun
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Cetak KK dan Akta Kelahiran Pakai Kertas HVS, Ini Penjelasan Disdukcapil Kalsel
BRGM

Pemprov Kalsel

BRGM Instruksikan DLH Kalsel Agar Perencanaan Restorasi Gambut Masuk Program Pembangunan Daerah
Biang Kerok

Pemprov Kalsel

Akses Penghubung Macet, Pemprov Kalsel Susah Payah Distribusikan Logistik

Pemprov Kalsel

Gandeng Kepolisian Daerah, Dispersip Kalsel Akan Gelar Webinar Promosi Minat Baca
Siring Laut

Pemprov Kalsel

Inspeksi Posko Pengamanan di Siring Laut Kotabaru, Safrizal Swab Anggota Satpol PP
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com