Visakha FC Waspadai 3 Penggawa Bali United Sejumlah Calon Haji Kalsel Miliki Penyakit Bawaan Klaim Tak Bersalah, Laskar Adat Dayak Nasional Siap Kawal Kasus Mardani H Maming Nama-Nama Lima Korban LCT Tenggelam di Tanah Laut Satu Korban LCT Tenggelam di Tanah Laut Ditemukan, Identitas Belum Diketahui

BPKP Kalsel Prioritaskan Pengawasan di 15 Sektor

- Apahabar.com     Kamis, 20 Mei 2021 - 16:13 WITA

BPKP Kalsel Prioritaskan Pengawasan di 15 Sektor

Pj Gubernur Kalsel, Safrizal bersama Kepala BPKP. Foto-apahabar.com/Hasan

apahabar.com, BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan Perwakilan (BPKP) Kalsel memprioritaskan pengawasan di 15 sektor.

Hal itu disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia pada rakor bersama Pemprov Kalsel dengan tema ‘Strategi Pengawasan dalam Penanggulangan Lahan Kritis dan Karhutla’ di Gedung Idham Chalid, Kamis (20/5).

Kepala BPKP Rudy M Harahap menyatakan, BPKP telah memiliki 15 Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2021, dengan tema “Mengawal Percepatan Pemulihan Nasional”.

“APP itu yakni, penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, akuntabilitas keuangan negara dan daerah, governansi instansi pemerintah, akuntabilitas kekayaan negara yang dipisahkan serta 11 lainnya yang bersifat sektoral dan tematik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pariwisata,” ujarnya.

Selain APP itu, BPKP telah memiliki Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2021 pada 34 Perwakilan BPKP.

“APPD ini adalah untuk meningkatkan governasi pemerintah daerah serta akuntabilitas keuangan dan pembangunan, terutama pada sektor strategis,” bebernya.

Pengawasan APPD tersebut difokuskan pada 5 sektor yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata.
Diungkapkan oleh Dadang, di Provinsi Kalimantan Selatan, isu strategis APPD adalah Pengelolaan Lahan Kritis dan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sementara, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia menambahkan Itulah sebabnya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen berkontribusi Dalam memitigasi risiko terkait penanganan lahan kritis dan Karhutla

“Peran BPKP tersebut akan memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah dalam memitigasi risiko pembangunan, agar tujuan strategis tercapai serta potensi kegagalan rencana pembangunan dapat dihindari dan dicegah lebih dini, “ jelas dia.

Dalam acara itu, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Pemprov Kalsel

Buka-bukaan, Pj Gubernur Sebut Pajak Kendaraan Bermotor Kalsel Nunggak Hampir Rp1 Triliun
HGN

Pemprov Kalsel

HUT PGRI ke-75 dan HGN 2020, Dedikasi Guru di Tengah Pandemi
APBN

Pemprov Kalsel

Realisasi DAK Fisik Kalsel dari APBN Baru 6 Persen
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Paman Birin: Boleh Berolahraga, Tapi dengan Protokol Ketat
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Jika Kalsel Terjangkit Corona, Ini yang Bakal Dilakukan Dinkes

Pemprov Kalsel

Vaksinasi Covid-19 di Kalsel Dikebut, Lansia Jadi Prioritas
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Dispora Kalsel Apresiasi Talenta Futsal Remaja Masjid
Harga Karet di Kalsel

Pemprov Kalsel

Harga Karet di Kalsel Capai Rp21 Ribu per Kilogram
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com