Kebakaran Veteran Banjarmasin: 3 Rumah Ludes, Salah Satunya Milik Pol PP Dikira Asap dari Pembakaran Sampah, Ternyata 1 Rumah di Tanah Grogot Ludes Jelang Malam Tak Pulang, Pria Paruh Baya di HSS Ditemukan Jadi Mayat Banjarmasin Nyaris Kecolongan, Penumpang dari Surabaya Tak Punya Surat Bebas Covid-19 Misteri Surat Sakti Penggelembungan 5 Ribu Suara Banjar di Kamar 519

Deklarasi AJI Banjarmasin, Jurnalis Teken MoU dengan Polda Kalsel

- Apahabar.com Rabu, 5 Mei 2021 - 00:52 WIB

Deklarasi AJI Banjarmasin, Jurnalis Teken MoU dengan Polda Kalsel

Sejumlah jurnalis di Kalsel membubuhkan tanda tangan pada petisi tolak kekerasan pers saat peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional di Banjarmasin, Selasa (4/5). Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Jurnalis dan Polda Kalsel bersepakat menolak segala bentuk kekerasan terhadap pers.

Kesepakatan tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional 2021 di Hotel Zuri Express Banjarmasin, Selasa (4/5).

Nota kesepahaman bersama Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) itu juga bagian dari rangkaian Deklarasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan Biro Banjarmasin.

Butir MoU mencakup penolakan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis. Kedua, mendukung penuntasan kasus-kasus kekerasan serta kriminalisasi jurnalis. Ketiga, mendukung penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme pers.

“Kami berkomitmen dan bersinergi dengan kawan-kawan media untuk hal itu,” ujar Kombes Pol M Rifai, Kabid Humas Polda Kalsel.

Rifai mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto hadir membubuhkan tanda tangan mengaku siap mendukung kerja-kerja jurnalistik pewarta di lapangan.

Sekretaris Jenderal PPMI Dewan Kota Banjarmasin, Panji Rizka sepakat semua pihak menyetop segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis.

Panji mengingatkan bahwa para jurnalis yang tergabung dalam lembaga pers mahasiswa (LPM) juga rentan mengalami tindakan represif ketika menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Lebih-lebih mereka juga lemah secara perlindungan hukum karena tak secara langsung dilindungi UU Pers.

Ketua AJI Balikpapan, Teddy Rumengan, menyampaikan tindakan kekerasan terhadap jurnalis memang menjadi sorotan AJI karena praktik ini acapkali terjadi di lapangan.

Berdasarkan catatan AJI Indonesia, Teddy bilang, ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama satu tahun belakangan. Jumlah ini menjadi yang paling besar dari sepuluh tahun belakangan.

Dari sebanyak itu, Teddy menyesalkan bahwa mayoritas kekerasan justru dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Jurnalis ini harus dilindungi. Mereka bekerja untuk menginformasikan kepada masyarakat. Kalau mereka dikriminalisasi, itu sama saja bentuk pembungkaman terhadap pers,” kecamnya.

Sebelum kegiatan penandatanganan nota kesepahaman, AJI Balikpapan Biro Banjarmasin membungkus agenda dengan kegiatan deklarasi kepengurusan dan diskusi refleksi kemerdekaan pers di Kalsel.

Dalam diskusi, hadir pembicara seperti Novi Abdi (AJI Korwil Kalimantan), Kabid Humas Polda Kalsel M Rifai, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP ULM Fahriannor dan penyintas kekerasan jurnalis Diananta Putera Sumedi.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis memang menjadi fokus utama diskusi tersebut. Ambil contoh di Kalsel, ada kasus Diananta Putera Sumedi yang dikriminalisasi akibat pemberitaan.

Nanta, sapaannya, memberikan testimoninya selama ditahan dalam di penjara selama 3,5 bulan. Dari Rutan Polda Kalsel hingga Polres Kotabaru. Ia pun berharap agar tindakan-tindakan serupa tak terulang.

“Penjara ibarat neraka dunia bagi saya,” kata dia.

Fahrianoor, Dosen Ilmu Komunikasi ULM, sepakat bahwa harus ada penegasan terhadap kasus kekerasan jurnalis.

Caranya, dengan mensosialisasikan lebih jauh regulasi tentang pers kepada pihak-pihak yang sering bersinggungan dengan media massa.

Ambil contoh, Fahri menyebut harus ada komitmen yang kuat bagi Dewan Pers dan kepolisian untuk membawa sengketa pemberitaan cukup dengan mekanisme pers.

Fahri juga meminta agar konflik regulasi seperti bertabrakannya Undang-Undang Pers dan UU ITE yang sering dinilai memiliki pasal karet untuk diselesaikan.

“Konflik regulasi dapat meningkatkan kasus hukum yang dialami pekerja media, berkembangnya kriminalisasi terhadap pers, publik sulit mendapatkan informasi yang benar, sampai demokrasi jadi terancam,” kata Fahri.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Banjarmasin

Banjarmasin

Resmi, Belajar Tatap Muka di Banjarmasin Digelar Mulai Pagi Ini

Banjarmasin

Celaka Akibat Jalan Rusak, Pengendara Berhak Klaim Ganti Rugi ke Pemerintah
Banjarmasin

Banjarmasin

Sejumlah Pegawai di Banjarmasin Balikin Duit THR, Kok Bisa?
Bromo

Banjarmasin

Sesuai Rencana, Peresmian Jembatan Bromo Banjarmasin Dijadwalkan 4 Januari 2021
Banjarmasin

Banjarmasin

Gugur Bertugas, Polisi Pemburu Buron di Sungai Martapura Tinggalkan 3 Anak
Banjarbaru

Banjarmasin

Direkomendasi Kemenkes, PMI Banjarmasin Resmi Laksanakan Plasma Konvalesen
Ujung Murung

Banjarmasin

Detik-detik Ambruknya Toko di Pasar Ujung Murung Banjarmasin
Banjarmasin

Banjarmasin

Polisi Olah TKP Penemuan Mayat Terlilit Rumput di Gatot Subroto Banjarmasin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com