Kalah Jumlah, Polisi Pastikan Aksi #SaveKPK di Banjarmasin Kondusif Drama #SAVEKPK di Banjarmasin, Supian HK Dicari-cari Mahasiswa Kalsel Skenario Kelolosan di Grup B dan C: Harapan Terakhir Denmark, Ukraina Cari Imbang Isi Tuntutan Lengkap Demo #SAVEKPK di Banjarmasin: Pecat Firli hingga Ketua BKN! RESMI! H2D Daftarkan Gugatan Pilgub Kalsel Jilid II ke MK

Digugat Korban Banjir, Pemprov Kalsel Terancam Ganti Rugi Triliunan Rupiah

- Apahabar.com Sabtu, 29 Mei 2021 - 17:11 WIB

Digugat Korban Banjir, Pemprov Kalsel Terancam Ganti Rugi Triliunan Rupiah

Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel membeberkan sejumlah inti gugatan warga kepada Pemprov Kalsel atas banjir hebat yang melanda Bumi Lambung Mangkurat awal tahun tadi. apahabar.com/Syahbani

apahabar.com, BANJARMASIN – Puluhan warga di Kalimantan Selatan resmi menggugat pemerintah provinsi setempat atas banjir hebat yang menerjang Bumi Lambung Mangkurat awal tahun  tadi. Pemerintah terancam membayar ganti rugi triliunan rupiah.

Sejak awal Februari lalu, Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel yang digawangi Muhammad Pazri bergerak menghimpun para korban banjir.

Bak gayung bersambut, sebulan kemudian terkumpul sebanyak 53 korban banjir dari berbagai daerah di Banua. Mulai Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Banjarbaru, Kabupaten Balangan, hingga Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tiga bulan berselang, perjuangan para korban banjir menuntut hak mereka membuahkan hasil. Jumat 28 Mei, gugatan class action mereka resmi terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Para korban banjir bersikukuh Pemprov lalai menangani banjir bandang yang melanda hampir lebih dari sebulan lamanya hingga menimbulkan korban jiwa.

Secara rinci selaku Koordinator Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel, Pazri membeberkan sejumlah inti gugatan kepada awak media pada Sabtu siang (29/5).

Pertama, kata Pazri, Pemprov tak mengeluarkan peringatan dini atau early warning system saat banjir.

Kedua, Pemprov Kalsel dinilai lamban dalam penanggulangan saat tanggap darurat banjir.

Ketiga, tidak ada aturan atau petunjuk teknis berbentuk peraturan gubernur tentang penanggulangan bencana.

“Sehingga dari tiga tindakan ini kami menilai sudah cukup yang harus diuji ke PTUN sebagai objek gugatan. Persepsi kami memang tiga tindakan ini tak dijalankan,” terang Pazri kepada awak media, Sabtu (29/5) siang.

Sementara, inti gugatan yang disampaikan meminta agar Pemprov menerbitkan Peraturan gubernur (Pergub) tentang Penanggulangan Bencana Banjir dari Perencanaan, Adaptasi Bencana, Mitigasi Bencana, Kelembagaannya.

Lebih jauh, Pemprov juga diminta mengevaluasi perizinan pertambangan dan evaluasi pengelolaan kegiatan pertambangan, serta penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah Kalsel.

Mengupas Problem Banjir Kalsel: Ratusan Eks Lubang Tambang di DAS Barito Terendus!

Lantas berapa perkiraan ganti rugi materiil yang mesti dibayar Pemprov Kalsel?

Pazri lantas memerincikannya. Pertama, pemprov Kalsel harus membayar Rp890.235,000 kepada 53 warga pemberi kuasa.

Tak hanya itu, Ada juga kerugian immaterial mesti diakomodasi dari beberapa pembuktian ahli. Kerugian immaterial juga disampaikan ke majelis hakim dengan tujuan pemberian keadilan ke seluruh warga yang mengalami kerugian akibat banjir, di luar 53 korban pemberi kuasa.

Misal, meminjam kajian Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel, kalkulasi kerugian materi atas banjir Kalsel sebesar Rp 216,266.000.000.

Kemudian dari Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dikeluarkan pada 22 Januari 2021, total kerugian mencapai Rp 1,349,000,000,000.

Rinciannya, dari sektor pendidikan sekitar Rp 30,446,000,000, kesehatan dan perlindungan sosial sekitar Rp 46,533,000,000, produktivitas masyarakat sekitar Rp 604,562,000,000, dan sektor pertanian sekitar Rp 216,266,000,000.

Lebih jauh dikatakan Pazri, bahwa sebelumnya juga ada wacana Pemerintah Pusat melalui BNPB akan memberikan bantuan berupa dana stimulan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terdampak banjir.

Besaran dana stimulan tersebut adalah Rp 50,000,000 untuk rumah rusak berat, Rp 25,000,000, untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10,000,000, untuk rumah rusak ringan.

“Namun sampai saat ini tidak ada realisasi dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para korban banjir Kalsel,” pungkasnya.

“Inti gugatan ini, setidaknya ada dampak perbaikan di Kalsel setelah banjir hebat awal tahun tadi,” ujar Pazri.

BANJIR KALSEL: Pemprov Resmi Digugat Warga ke PTUN!

Kronologis Gugatan 

Gugatan tertuju kepada Pemprov Kalsel yang dinilai lalai dalam penanganan banjir bandang awal tahun lalu.

Sebelum gugatan didaftarkan, tim advokasi telah memantapkan semua langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya: 

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Portal Jembatan Alalak II Diganti Besi, Mobil yang Nekat Siap-Siap Hancur
apahabar.com

Kalsel

UPZ Bank Kalsel Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di HSU
apahabar.com

Kalsel

Isi Ramadan, Anggota Polresta Banjarmasin Gelar Tadarusan
Banjir Kalsel

Kalsel

Respons Pemprov, Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Kalsel Peduli, Pasukan Oranye Terima Bantuan
apahabar.com

Kalsel

‘Si Duri Hitam’ Juara Kontes Durian 2020 Kabupaten Banjar
apahabar.com

Kalsel

Nasruddin, “Nabi” dari Kahakan Alami Gangguan Jiwa!
apahabar.com

Kalsel

Siapkan Nama Pendamping Paman Birin, PDIP: Rosehan NB Berpeluang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com