Kalsel Ingin Adopsi Kawasan Kumuh jadi Wisata di Yogyakarta Waspada, Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Ancam 3 Kabupaten Kalsel Tok! KPU-Kemendagri Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024 Cuaca Kalsel Hari Ini: Sebagian Wilayah Diprediksi Cerah Berawan Tuduhan Tak Terbukti, IRT Banjarmasin Bebas Usai 60 Hari Ditahan

Kemenkumham: Menyusun KUHP di Negara Penuh Ragam Bukan Perkara Mudah

- Apahabar.com     Kamis, 27 Mei 2021 - 13:04 WITA

Kemenkumham: Menyusun KUHP di Negara Penuh Ragam Bukan Perkara Mudah

Ilustrasi. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan proses penyusunan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di suatu negara yang penuh dengan keberagaman seperti Indonesia bukan perkara mudah.

“Di negara yang multi-etnis, multi-agama dan multikulturalisme bukan lah suatu perkara yang mudah,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej pada diskusi bertajuk “apakah pembaruan KUHP sudah berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia secara virtual di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (27/5).

Setiap isu yang akan dibahas atau dituangkan dalam KUHP akan memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat, sebagai contoh isu pidana mati.

Secara teoritik dua paradigma akan berdiri dan berlawanan secara diametral. Bagi paradigma abolisionis yang ingin menghapus pidana mati mempunyai dasar argumentasi yang cukup kuat.

Sama halnya dengan kelompok yang menganut paham retensionis atau ingin mempertahankan pidana hukuman mati juga memiliki dasar argumentasi yang kuat.

Ketika persoalan pidana mati dibahas maka tidak jarang terjadi kontroversi di tengah masyarakat. Bagi kalangan pegiat antikorupsi selalu menyuarakan koruptor layak dijatuhi hukuman mati.

Tetapi bagi kalangan atau pegiat HAM sudah pasti akan menolak pidana hukuman mati tersebut. Dalam kondisi itu, maka pemerintah terutama pemangku kepentingan harus bisa mencarikan solusi terbaik.

“Dimana pidana mati tidak menjadi pidana pokok tetapi pidana khusus,” ujar dia.

Kekhususan yang dimaksud ialah pertama dijatuhkan secara selektif dan dijatuhkan dengan percobaan. Sebagai contoh terpidana dijatuhkan hukuman pidana mati, jika selama kurun waktu itu berkelakuan baik maka memungkinkan pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup atau kurungan penjara 20 tahun.

“Ini contoh membuat KUHP di negara multi-etnis, banyak kebudayaan dan banyak agama, tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ujar dia.

 

 

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Diduga Terlibat Jaringan Teroris, Densus Ringkus Dokter di Bekasi
apahabar.com

Nasional

Busyet!! Ongkos Kirim Logistik ke TPS Terisolir Ini Rp 120 Juta
apahabar.com

Nasional

Penularan Corona Masih Berlangsung, Kemenkes Telusuri Kasus ‘Positif’ di Masyarakat
apahabar.com

Nasional

Sri Mulyani: Sistem Penggajian PNS Perlu Dikaji Ulang
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Banyak Kendala Aturan Teknis pada Proyek Tol Trans Sumatera
apahabar.com

Nasional

Landasan Ditutup, Tiga Penerbangan di Pontianak Terdampak
apahabar.com

Nasional

Hari Ini Diprediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2019
apahabar.com

Nasional

Jokowi Senang Lihat Laporan Angka Ekonomi Semakin Baik
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com