Update Banjir Kalsel: Sudah 6 Kabupaten Terdampak! Parah, Empat Titik Longsor Sempat Tutup Akses Utama Loksado-Kandangan UPDATE Tinggi Air Jelang Puncak Banjir HST BREAKING! Bupati HST Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Banjir di Pusat Kota HST Meluas, Ratusan Jiwa Mengungsi

Kemenpan RB Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan

- Apahabar.com     Minggu, 23 Mei 2021 - 14:53 WITA

Kemenpan RB Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mendorong lembaga pemerintah yang berwenang bersama DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendorong lembaga pemerintah yang berwenang bersama DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Kemenpan RB memberi dorongan itu karena RUU PDP diyakini dapat mengurangi dampak peretasan dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat, mengingat belum lama ini 279 juta data pribadi pengguna layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diduga bocor.

“Kementerian PAN-RB mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN (aparatur sipil negara, Red) yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan,” kata Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo dikutip dari Antara, Minggu (23/5).

Menurut Tjahjo, penegak hukum masih kesulitan menjatuhkan sanksi pidana yang tegas terhadap oknum pelaku peretasan dan pembocoran data.

Sejauh ini, payung hukum terkait perlindungan data pribadi masih merujuk pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 26 ayat (1). Namun, UU itu belum memberi sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi warga.

Pasal itu mengatur penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus mendapat persetujuan dari pemilik data. Ketentuan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 36 peraturan menteri itu menegaskan bahwa pihak yang menyebarluaskan data pribadi dapat kena sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online.

Terkait dugaan adanya kebocoran data 279 juta pengguna layanan BPJS Kesehatan, Tjahjo mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo) mengusut tuntas kejadian tersebut.

“Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI (warga negara Indonesia, Red) ini. Saya yakin data-data yang dimiliki ASN juga termasuk di dalamnya,” kata Tjahjo menegaskan.

Kebocoran itu jadi perhatian Tjahjo karena hampir seluruh pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui juru bicaranya pada Jumat (21/5) mengatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan data yang bocor itu diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.

“Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan,” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi melalui keterangan tertulisnya, Jumat.

Walaupun demikian, pemeriksaan terhadap data bocor itu masih berlangsung dan BPJS Kesehatan telah membentuk tim investigasi gabungan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, dan Telkom untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kaltim

Joe Biden Sebut Jakarta Akan Tenggelam, Kabar Baru Rencana IKN di Kaltim
apahabar.com

Nasional

Mantan Panglima TNI Ingin Pangkalan Militer di Ibu Kota Baru
apahabar.com

Nasional

Apkasi Sambut Baik Kenaikan Gaji Perangkat Desa

Nasional

IDI Sebut Vaksin AstraZeneca Tidak Masalah Didistribusikan
apahabar.com

Nasional

Haul Guru Sekumpul, Ibu Melahirkan Dirujuk dengan Speed Boat
apahabar.com

Nasional

Polemik Ribuan Hektar Lahan Prabowo Berlanjut ke TKA
apahabar.com

Nasional

ICW: Polri Belanja Rp 408 Miliar Antisipasi Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja
apahabar.com

Nasional

Selepas Kerja Bakti, Belasan Warga Ponorogo Keracunan Makanan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com