Biang Prostitusi Anak di Banjarmasin, Takut Diantar ke Panti karena Utang Kreditan Belasan Mahasiswa-Polisi Luka-Luka, Polres Ungkap Biang Ricuh #SaveKPK II di Banjarmasin #SAVEKPK Bergaung di Banjarmasin: Ratusan Mahasiswa Ultimatum Ketua DPRD Kalsel di Tengah Guyuran Hujan Tagih Janji Reklamasi, Dewan Tabalong Ngotot Panggil Bos Adaro UPDATE! Tunggu Supian HK, Massa #SaveKPK di Banjarmasin Ngotot Bertahan

Mendagri Larang Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Gelar Open House

- Apahabar.com Kamis, 6 Mei 2021 - 12:17 WIB

Mendagri Larang Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Gelar Open House

Mendagri Tito Karnavian. Foto-Humas Kemendagri via Antara

apahabar.com, JAKARTA – Para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia tidak diperbolehkan menggelar open house pada saat dan setelah lebaran.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halalbihalal pada Hari Raya Idulfitri 1442 H/Tahun 2021, yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Selasa (04/05/2021).

Surat tersebut meminta para kepala daerah mengambil langkah untuk melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama, tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah lima orang selama bulan puasa.

“Menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah, dilarang melakukan open house/halalbihalal dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1442 H/Tahun 2021,” tegas Tito dalam edarannya, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (6/5/2021).

SE ini dikeluarkan setelah mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan Covid-19, khususnya pada perayaan Hari Raya Idulfitri tahun lalu serta pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Oleh karena itu, para kepala daerah perlu melakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama Bulan Ramadan serta menjelang, saat, maupun pasca Hari Raya Idulfitri.

Dengan terbitnya edaran ini, maka SE Mendagri terkait hal serupa yang dikeluarkan pada 3 Mei 2021 dengan Nomor 450/2769/SJ dan SE Nomor 800/2784/SJ pada tanggal 4 Mei 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Ternyata Ini Alasan Yang Membuat Pasutri Gantung Diri
apahabar.com

Nasional

Penumpang Surabaya Bawa Ratusan Peluru Dalam Pesawat
DPRD Sulut

Nasional

Terciduk Selingkuh, Waket DPRD Sulut Dicopot dari Petinggi Golkar
apahabar.com

Nasional

KSAD Jelaskan Kronologi Munculnya Klaster Secapa AD
Presiden Jokowi

Nasional

Presiden Jokowi Bantu Istri Terduga Teroris yang Terlilit Utang Bank
apahabar.com

Nasional

Survei: Publik Puas dengan Jokowi, Tapi 9 Menteri Berikut Kinerjanya Paling Buruk
apahabar.com

Nasional

Selain Wiranto, Ini Pemimpin Dunia Lolos dari Upaya Pembunuhan  
apahabar.com

Nasional

Baleg DPR Sepakati Revisi UU KPK Jadi UU Disahkan di Paripurna
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com