Belasan Terduga Pelaku Prostitusi Online Diamankan Polres Banjarbaru, 6 Masih di Bawah Umur Jelang Iduladha, Kalsel Siapkan Belasan Ribu Hewan Kurban MK Tunda Sidang, H2D Tetap Pede Diskualifikasi BirinMU Prostitusi Online di Banjarmasin Seret Anak-Anak, Sudah Puluhan Remaja Terjaring! 8 Tuntutan Mahasiswa Kalsel Saat Aksi #SaveKPK Sampai ke Sekretariat Presiden

Mitra Perusahaan Milik Negara di Kalsel, Belum Lunasi THR Buruh

- Apahabar.com Selasa, 11 Mei 2021 - 00:59 WIB

Mitra Perusahaan Milik Negara di Kalsel, Belum Lunasi THR Buruh

Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto, menyampaikan kekurangan pembayaran THR kepada pegawai kontrak. Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan, angkat bicara soal kekurangan pembayaran THR kepada pegawai kontrak PLN.

Terdapat enam Pimpinan Unit Kerja (PUK) di bawah PT Pangutaka Cahaya Nusantara atau anak perusahaan PT PLN yang kurang membayar THR 2021.

“Ini baru pertama kali terjadi. Karyawan mengaku kebijakan dari direksi PLN,” kelas Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto, Senin (10/5).

“Kekurangan pembayaran THR mulai dari Rp900 ribu sampai Rp 1,5 juta. Terdapat sekitar 300 pekerja dan anggota kami yang mengalami,” sambungnya.

Sebagai mintra kerja perusahaan milik negara, FSPMI menilai perusahaan tersebut semestinya bisa menjadi contoh.

Tidak hanya PT Pangutaka Cahaya Nusantara. Buruh PT Gawi Makmur Kalimantan dan PT Kintap Jaya Watindo juga mengalami diskriminasi.

Buruk PT Gawi Makmur Kalimantan yang tidak menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tak mendapat THR penuh sesuai besaran upah bulanan.

“Sedangkan buruh yang tandatangan PKWT, mendapat THR full. Ini merupakan diskriminasi, karena buruh non PKWT memiliki masa kerja lebih dari satu tahun,” tegas Yoeyoen.

Sementara di PT Kintap Jaya, buruh dengan status pekerja harian lepas tidak mendapatkan THR yang sesuai.

Semua keberatan itu sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kalsel. Mereka ingin Pemprov Kalsel mendesak perusahaan membayarkan sisa THR sesuai dengan imbauan pemerintah pusat.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan memastikan perusahaan swasta wajib membayarkan THR secara penuh tanpa dicicil maupun dipotong.

Hal disebabkan pemerintah telah memberikan banyak stimulus kepada dunia usaha agar bisa bertahan dalam pandemi Covid-19.

Namun demikian, pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang masih terdampak pandemi dan tak mampu membayar THR sesuai ketentuan waktu.

Kelonggaran itu tidak berarti perusahaan dapat melalaikan THR. Kelompok perusahaan ini tetap diharuskan membayar THR maksimal sehari pascalebaran.

Editor: Bastian Alkaf - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Menuju 8 Ribu Kasus, Ratusan Pasien Covid-19 di Kalsel Sembuh
apahabar.com

Kalsel

Dukung Insentif Tambahan Buat Petugas Medis
apahabar.com

Kalsel

Mabuk dan Bawa Sajam, Remaja Tembus Mantuil Diberi Tembakan Peringatan
apahabar.com

Kalsel

Kurang 24 Jam, PLN Sukses Salurkan Listrik Kelima Perusahaan di Kalteng
apahabar.com

Kalsel

PSBB Banjarbaru-Banjar, Pengendara ini Terpaksa Harus Putar Balik
apahabar.com

Kalsel

TNI-Polri Bersih-bersih di Kelayan A
apahabar.com

Kalsel

DPD KNPI Kalsel Sembelih 2 Ekor Sapi Kurban di Alam Roh
apahabar.com

Kalsel

Terkait Imbas Debu, PT Talenta Tanggung Biaya Uji Udara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com