Cuaca Kalsel Hari Ini: Pagi Cerah Berawan, Siang Berpotensi Hujan di Seluruh Wilayah Kapolres Angkat Bicara, Kapolsek Bungkam Soal Penembakan Maut Martapura Dugaan Skimming Bank Kalsel, Bank Sentral Angkat Bicara Pemerintah Canangkan Subtitusi Komoditas Impor Beralih ke Produk Dalam Negeri Kementerian Investasi Kantongi 700 Pengaduan Keberatan IUP yang Dicabut  
agustus

Pemerintah Terima Ribuan Laporan Soal THR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat lebih dari 2.000 laporan terkait Tunjangan Hari Raya (THR)
- Apahabar.com     Rabu, 19 Mei 2021 - 17:47 WITA

Pemerintah Terima Ribuan Laporan Soal THR

Ilustrasi THR. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat lebih dari 2.000 laporan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun ini.

“Laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan di posko THR memang lebih dari 2.000 laporan,” ujar Menko Airlangga saat halalbihalal media secara daring di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (19/5).

Dari laporan tersebut, lanjut Menko Airlangga, sebanyak 692 laporan bersifat konsultasi dan sekitar 1.500 bersifat pengaduan.

“Tentu nanti ditindaklanjuti dan juga tentunya ada hal-hal yang sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan diselesaikan secara bipartit antara perusahaan dan serikat pekerja,” kata Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong dan memantau pembayaran THR termasuk memonitor jumlah uang yang beredar sebagai stimulan untuk daya beli masyarakat.

“Sesuai dengan perencanaan awal bahwa sekitar Rp154 triliun uang beredar selama bulan Ramadan dan kita lihat laporan Bank Indonesia yang beredar ini memang kita harapkan menjadi stimulan daripada daya beli masyarakat,” jelas dia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih terus membuka posko aduan THR hingga 20 Mei 2021. Nantinya, pelaku usaha yang kedapatan melanggar pembayaran THR akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut data Kemnaker, sebagian besar isu yang dilaporkan ke Posko THR 2021 adalah THR yang dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen, THR tidak dibayarkan penuh karena adanya pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji sesuai peraturan dan THR tidak dibayarkan sama sekali karena Covid-19.

Menaker Ida Fauziyah memastikan pihaknya akan melakukan proses validasi dan verifikasi data serta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyelesaian aduan tersebut.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Positif 137.468, Sembuh 91.321 Orang
apahabar.com

Nasional

Gerhana Matahari Hari Ini, Berikut Perkiraan Waktunya di Indonesia
apahabar.com

Nasional

Sudah 3 Kasus Corona Terdeteksi di Lingkungan Kabinet Jepang
apahabar.com

Nasional

Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara Virtual
apahabar.com

Nasional

33 BUMN Siapkan 35.505 Tiket Mudik Gratis dengan Kapal Pelni
Pulau

Nasional

Bayar Rp900 Juta, Wanita Ini Segera Miliki Keindahan Pulau Lantigiang Selayar
Bansos Kemensos

Nasional

Dari Dialog Produktif KPC-PEN, Kemensos: Bansos Bukan Lagi Sekadar Bantuan
apahabar.com

Nasional

Misteri Pemicu Virus Corona, Hingga Pasar di Wuhan Jadi ‘Tersangka’
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com