Biang Prostitusi Anak di Banjarmasin, Takut Diantar ke Panti karena Utang Kreditan Belasan Mahasiswa-Polisi Luka-Luka, Polres Ungkap Biang Ricuh #SaveKPK II di Banjarmasin #SAVEKPK Bergaung di Banjarmasin: Ratusan Mahasiswa Ultimatum Ketua DPRD Kalsel di Tengah Guyuran Hujan Tagih Janji Reklamasi, Dewan Tabalong Ngotot Panggil Bos Adaro UPDATE! Tunggu Supian HK, Massa #SaveKPK di Banjarmasin Ngotot Bertahan

Persepi Soroti Hasil Survei SNP Soal PSU Pilgub Kalsel

- Apahabar.com Senin, 31 Mei 2021 - 13:20 WIB

Persepi Soroti Hasil Survei SNP Soal PSU Pilgub Kalsel

Kepala Biro Hukum Persepi, Andi Syafrani menyoroti Hasil Survei SNP soal PSU Pilgub Kalsel

apahabar.com, BANJARMASIN – Mencuatnya informasi hasil survei yang dikeluarkan oleh Survei Nusantara Politica (SNP) berapa hari ini, disorot Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Hasil survey yang dimaksud adalah tentang hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon Gubernur Provinsi Kalsel.

SNP menginfokan bahwa PSU nanti dimenangkan oleh kubu nomor urut 02, Denny Indrayana-Difriadi Darjat.

Rinciannya sebanyak 39,41 persen untuk paslon nomor urut 01, Sahbirin Noor-Muhidin.

Kemudian, sebanyak 48,85 persen untuk nomor urut 02, Denny Indrayana-Difriadi Darjat.

Sedangkan 11,74 persen sisanya menutup diri alias rahasia.

Kepala Biro Hukum Persepi, Andi Syafrani, terkait hasil survei yang dilakukan oleh Nusantara Politica Research & Consulting, itu mempertanyakan status mereka di KPU, apakah terdaftar atau tidak.

Menurut hukum, kata dia, lembaga survei diwajibkan mendaftar ke KPU setempat untuk mengumumkan hasil survei dan melaksanakan quick count.

“Jika tidak, maka KPU dapat memberikan sanksi kepada lembaga tersebut secara administratif,” ungkapnya.

Di sisi lain, jika lembaga survei tidak menjadi anggota dari asosiasi, maka akan menjadi objek langsung KPU setempat untuk memeriksa, jika ada aduan terkait pelanggaran administrasi dan etik yang dilakukan lembaga tersebut.

Dan jika ditemukan ada dugaan pelanggaran etik dan kaidah ilmiah, maka KPU dapat membentuk mahkamah etik yang terdiri dari KPU, pakar, dan tokoh masyarakat yang independen.

“Untuk menilai dan menentukan dugaan pelanggaran etika dan kaidah riset ilmiah,” tutupnya.(adv)

Editor: Tim Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Covid-19

Kalsel

Siap-Siap, Banjarmasin Usul Ratusan Ribu Vaksin Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Karhutla Masih Terjadi di Tanah Laut
apahabar.com

Kalsel

BPBD Siap Antisipasi Bencana
apahabar.com

Kalsel

Hari Ini, 9 Wilayah Kalsel Berpotensi Hujan dan Angin Kencang
apahabar.com

Kalsel

OPD Tercepat Serahkan Rekapitulasi Anggaran Siap-Siap Dapat Kado Bupati HST

Kalsel

Hindari Klaster Tempat Ibadah, Masyarakat Diingatkan Prokes Selama Ramadan
apahabar.com

Kalsel

Siang Hari, BMKG: Waspadai 6 Daerah Diguyur Hujan Disertai Petir
apahabar.com

Kalsel

FOTO: Aksi Solidaritas “Urang” Banjar untuk Muslim Uighur
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com