Resmi, PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 3 Pekan Setelah Viral Kisah Perjuangan Istri Alm Brimob Kalsel Hidupi 8 Anak Kronologi Lengkap Pembunuhan di Pelambuan Gara-Gara Istri Diganggu Fakta Baru Duel Maut di Sungai Miai Banjarmasin, Hanya Gara-Gara Rumput Laka di Kapar HST: Pengendara Vario Nyungsep ke Kolong Colt L-300

Simpang Siur Mudik Lokal di Kalteng, Bukti Pemerintah Lamban Tangani Covid-19

- Apahabar.com     Kamis, 6 Mei 2021 - 20:01 WITA

Simpang Siur Mudik Lokal di Kalteng, Bukti Pemerintah Lamban Tangani Covid-19

Ilustrasi penjagaan arus mudik. Foto-Antara

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Pandemi Covid-19 masih menjadi persoalan tanpa akhir. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNBP) dan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan satu kebijakan peniadaan mudik.

Hal itu berdasarkan surat edaran dan adendum surat edaran nomor 13 tahun 2021tentang peniadaan mudik hari raya Idulfitri 1442 hijriah dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama Ramadan.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Edaran No.443.1/40/Satgas Covid-19 tentang ketentuan khusus perjalanan orang masuk wilayah Kalimantan Tengah dalam masa pandemi Covid-19.

“Lalu muncul beribu pertanyaan soal boleh atau tidaknya melakukan mudik lokal antarkabupaten di dalam Provinsi Kalteng,” kata Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya, Aryo Nugroho Waluyo, Kamis (6/5).

Namun dasar hukum untuk mudik lokal itu belum ada. Sedangkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah No.443.1/40/Satgas Covid-19 hanya mengatur tentang keluar masuknya orang dari wilayah Kalimantan Tengah ke provinsi lain.

“Sehingga dalam hal ini membuat informasi yang beredar tengah masyarakat simpang siur,” ujarnya.

Padahal situasi seperti ini seyogyanya bisa disikapi dan diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah setempat, jauh-jauh hari sehingga tidak terjadi kebingungan di masyarakat.

Untuk itu, LBH Palangka Raya mendorong agar Pemprov Kalteng mengambil langkah-langkah yakni segera membuat kebijakan secara tertulis sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin mudik antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Dalam pembuatan peraturan tersebut harus memegang prinsip tidak memberatkan masyarakat dan tetap menjunjung tinggi komitmen penanggulangan Covid-19.

Terakhir memastikan pembuatan posko-posko penyekatan mudik di beberapa wilayah Kalimantan Tengah dalam pelayanannya mengedepankan pola-pola persuasif dan tidak melakukan tindakan yang berlebihan serta melanggar ketentuan-ketentuan hak asasi manusia.

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

PSBB di Kapuas, Ditlantas Polda Kalteng Turunkan 12 Personel
Kuli Bangunan

Kalteng

Nyambi Jual Sabu, Kuli Bangunan di Kobar Diciduk
apahabar.com

Kalteng

Alhamdulillah, Korban Kebakaran Pasar Pujon Kapuas Terima Bantuan
apahabar.com

Kalteng

KPU Barut Seleksi Calon Anggota PPK di Sembilan Kecamatan
Protokol Kesehatan

Kalteng

Bupati Kapuas Turun ke Jalan Sosialisasikan Protokol Kesehatan
Covid-19

Kalteng

Kabar Baik, Pasien Sembuh dari Covid-19 di Kalteng 26.665 Orang
apahabar.com

Kalteng

Hasil Olah TKP, Polisi Ungkap Penyebab Laka Maut Renggut Jiwa Pasutri di Teweh
apahabar.com

Kalteng

Dewan Akan Turun ke Lapangan Perihal Pedagang Pasar Pondopo 
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com