Siap-Siap, Perpanjangan PPKM Level IV Banjarbaru Diputuskan Hari Ini POPULER SEPEKAN: Pilgub Kalsel Berakhir, ‘Musuh Harat’ LAPAN Ungkap Fenomena Matahari Memutih Sebab Suhu Dingin Indonesia PPKM Level IV, Sejumlah Cafe hingga Rumah Makan di Banjarmasin Didatangi Petugas Salut! Bukan Sarjana, Pria Banjarmasin Ciptakan Alat Deteksi Vaksinasi

Begini Penjelasan Ditjen Pajak Terkait PPN Sembako

- Apahabar.com     Rabu, 16 Juni 2021 - 07:37 WITA

Begini Penjelasan Ditjen Pajak Terkait PPN Sembako

Ilustrasi. Foto-Okezone

apahabar.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan keterangan terkait isu PPN sembako yang bergulir di masyarakat.

Melansir Detikcom, Rabu (16/06),  Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat(Direktorat P2 Humas) mengirimkan klarifikasi melalui email kepada para wajib pajak seputar rencana tersebut.

Berikut isi suratnya:

Terima kasih atas partisipasi Saudara selama ini dalam melakukan pembayaran pajak.

Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah.

Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi.

Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN.

Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi; penerapan multitarif, dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah; dan tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan untuk jenis barang tertentu akan dikenai PPN Final untuk tujuan kesederhanaan dan kemudahan.

Rencana ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan tentunya akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar lebih baik dan adil, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, gotong-royong, serta meningkatkan kontribusi kelompok yang mampu dengan kompensasi dan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Demikian disampaikan. Selamat menjalankan aktifitas dengan terus menjaga protokol kesehatan.

Terima kasih.

Salam,

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Direktorat Jenderal Pajak

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Deputi Gubernur BI Luluh ‘Digoda’ Pedagang Pasar Terapung
apahabar.com

Ekbis

Ketegangan Dagang AS-China, Rupiah Ikut Melemah
apahabar.com

Ekbis

Perdagangan Pagi, IHSG Tembus 5.000
apahabar.com

Ekbis

Pasar Berharap Lolosnya Paket Stimulus AS, Rupiah Awal Pekan Ditutup Melemah
2 juta ton

Ekbis

Stok Beras Kalsel Surplus Hingga 2 Juta Ton
apahabar.com

Ekbis

Efek Perang Dagang AS-Tiongkok, BI: 2020, Diprediksi Pertumbuhan Ekonomi Belum Pulih
Ekonomi

Ekbis

Ekonomi Kalsel Alami Perbaikan Kontraksi pada Triwulan IV 2020
Rupiah

Ekbis

Mayoritas Mata Uang Kawasan Menguat, Rupiah Akhir Pekan Malah Melemah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com