Mulai Esok, RS Idaman Banjarbaru Kembali Terima Pasien Baru PPKM Level IV: Banjarmasin Jauh Lebih Boros Ketimbang Banjarbaru Ssttt.. Satu Pembunuh Perawat RSDI Banjarbaru Lolos Penyergapan di Jawa Laut Cerita Relawan Banjar: Pahitnya Daun Sungkai Bisa Menyembuhkan Bantu Pasien Isoman, Menteri Muhadjir Pantau Asman Toga di Banjarmasin Utara

Berani Menolak Vaksin Covid-19? Ingat Denda Jutaan Rupiah

- Apahabar.com     Minggu, 27 Juni 2021 - 01:00 WITA

Berani Menolak Vaksin Covid-19? Ingat Denda Jutaan Rupiah

Ilustrasi vaksinasi. Foto-Okezone

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah kembali menggenjot vaksinasi Covid-19 untuk mencegah penularan Covid-19. Apalagi kasus kembali mengganas dengan terus bermunculannya varian baru yang lebih membahayakan.

Untuk mendorong vaksinasi berjalan lancar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Di dalam perpres disebutkan Kementerian Kesehatan akan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-l9 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia,” demikian bunyi Pasal 13 A Ayat (2)-(3).

Lalu, pada Ayat (4) Pasal 13 A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid- 19 dapat dikenakan sanksi administratif. Di antaranya adalah:
a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan
c. Denda.

Pada Ayat (5) Pasal 13 A disebutkan pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Bahkan, jika yang menolak divaksin saat yang sama juga menyebabkan terhalangnya vaksinasi maka bisa dikenakan sanksi lain.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular,” bunyi Pasal 13B.

Dalam Pepres tak disebutkan besaran denda. Namun, pemerintah daerah, seperti Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan pada Pasal 20, setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.

Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej menegaskan, merujuk UUD 1945 dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mayarakat selain mendapatkan hak terjaminnya kesehatan, juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan serta meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat setinggi-tingginya.

Karena itu, vaksinasi yang merupakan program pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat menjadi suatu kewajiban untuk mendukungnya.

Mengacu Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

“Yakni penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta,” ungkap Wamenkumham, kutip apahabar.com dari Okezone.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi Evaluasi Penerapan PSBB
apahabar.com

Nasional

Dirawat di RSD Wisma Atlet, 3.035 Pasien Covid-19 Sembuh
ampahar,com

Nasional

19 Karyawan PLN Hilang Diterjang Tsunami di Tanjung Lesung
apahabar.com

Nasional

Tiba di Juanda, Peti Jenazah Gus Sholah Diangkat 4 Pejabat Utama Forkopimda Jatim
apahabar.com

Nasional

Haji 2019; Jemaah Meninggal Dunia Dipastikan Badal Haji
apahabar.com

Nasional

Pandemi Covid-19 Memburuk, AS Batasi Perjalanan dari Brazil
apahabar.com

Nasional

Hari Disabilitas 2018: Banjarmasin Tak Ramah untuk Kaum Difabel
PPKM Darurat

Nasional

Langgar PPKM Darurat, 70 Petinggi Perusahaan Ditetapkan Tersangka
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com