Cuaca Kalsel Hari Ini: Cerah Berawan, BMKG Minta Waspada Karhutla! Siap-Siap, Perpanjangan PPKM Level IV Banjarbaru Diputuskan Hari Ini POPULER SEPEKAN: Pilgub Kalsel Berakhir, ‘Musuh Harat’ LAPAN Ungkap Fenomena Matahari Memutih Sebab Suhu Dingin Indonesia PPKM Level IV, Sejumlah Cafe hingga Rumah Makan di Banjarmasin Didatangi Petugas

Biaya Melahirkan Juga Bakal Kena PPN

- Apahabar.com     Minggu, 13 Juni 2021 - 15:36 WITA

Biaya Melahirkan Juga Bakal Kena PPN

Ilustrasi melahirkan. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah jasa, termasuk kesehatan.

Hal itu tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sebelumnya dalam ayat 3 pasal 4A UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengatur jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan pajak. Dalam RUU KUP pasal tersebut dihapus sehingga dikenakan pajak.

Berdasarkan UU nomor 49 tahun 2009, yang termasuk dalam jasa pelayanan kesehatan medis diantaranya jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kemudian, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. Lalu ada jasa dokter hewan.

Selanjutnya, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium jasa psikologi dan psikiater. Kedelapan, hingga jasa pengobatan alternatif.

Selain itu dalam draft RUU KUP yang baru, Pemerintah akan menaikkan tarif PPN sebesar 12 persen, padahal PPN yang berlaku saat ini di kisaran 10 persen.

Sejalan dengan itu, Pemerintah juga menerapkan kebijakan PPN multi tarif yang tercantum dalam ayat 2 pasal 7A yakni tarif PPN paling rendah 5 persen dan paling tinggi 25 persen.

Sembako hingga Pasir Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini Daftar Lengkapnya

Sebelumnya, Pemerintah berencana akan mengenakan PPN untuk sejumlah bahan pokok (sembako). Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Mengacu Pasal 4A RUU KUP, Kamis (10/6/2021), sembako dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Sembako sebagai barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebelumnya tidak dikenakan PPN, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017.

Dengan begitu, ada 13 kategori sembako pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 yang nantinya akan dikenai PPN, antara lain:

1. Beras dan Gabah
2. Jagung
3. Sagu
4. Kedelai
5. Garam Konsumsi
6. Daging
7. Telur
8. Susu
9. Buah-buahan
10. Sayur-sayuran
11. Ubi-ubian
12. Bumbu-bumbuan
13. Gula Konsumsi

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tanggulangi Rabies, Kementan Luncurkan Vaksin Neorabivet
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Aturan Pelintasan WNA Dievaluasi Berkala
apahabar.com

Nasional

Ani Yudhoyono Dapat Donor Sumsum Tulang Belakang, Siapa Pendonor Itu?
Bom Bunuh Diri

Nasional

Jemaat Luka-Luka, Pastor: Pelaku Bom Bunuh Diri Berusaha Masuk Gereja
Kasus Video Syur

Nasional

Terkait Kasus Video Syur, Gisel Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya
Vaksinasi Covid-19

Nasional

Demi Pencapaian Herd Immunity, DKI Percepat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua
apahabar.com

Nasional

Bagaimana Haul Guru Sekumpul Jadi Wisata Rohani Terbesar se-Asean
Tahanan Kabur

Nasional

Siram Wajah Petugas dengan Air Cabai, Tahanan BNN Kabur
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com