Siapkan Kejutan di Gugatan MK Jilid II, H2D: Mohon Bersabar Sebulan… Raisya, Gadis Kelua Tabalong yang Hilang Sempat Ingin Mondok Alokasi Rp 1,5 M, Kawasan Siring Piere Tendean Banjarmasin Bakal Dipagar Dimotori Arul Efansyah, Eks Power Metal Dirikan Band XREAL Ditertibkan, Belasan Supeltas di Alalak Batola Diingatkan Jangan Pungli

Cek Fakta! Bolehkah Mandat Saksi Paslon Pilgub Kalsel Tanpa Keterangan PSU

- Apahabar.com Rabu, 9 Juni 2021 - 13:56 WIB

Cek Fakta! Bolehkah Mandat Saksi Paslon Pilgub Kalsel Tanpa Keterangan PSU

Penghitungan suara ulang Pilgub Kalsel 2020 di TPS 01 Binuang, Tapin. apahabar.com/Nuha

apahabar.com, BANJARMASIN – Tersiar kabar salah satu saksi Paslon Pilgub Kalsel ditolak petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Dia dilaporkan tidak mempunyai mandat yang memuat keterangan PSU.

Mandat saksi dimaksud dari Paslon nomor urut 01 H Sahbirin Noor dan H Muhidin (BirinMu).

Hal ini jadi perdebatan sejak menjelang PSU Pilgub Kalsel hingga digelarnya pemungutan suara, hari ini.

Komisioner KPU Banjarmasin, Syarifudin Akbar menjelaskan bahwa tidak masalah seorang saksi paslon tidak mencantumkan keterangan PSU di dalam surat mandat.

“Karena bukan subtansinya untuk itu,” ujarnya saat ditemui apahabar.com, Rabu (9/6/2021).

Ia mengatakan bahwa petugas dan pengawas TPS tidak berhak mengusir jika alasannya saksi yang bertugas tak menulis kalimat PSU dalam surat mandatnya.

Di suatu TPS, kata dia, yang penting cukup ada saksi dari masing masing Paslon PSU Pilgub Kalsel pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Asalkan pakai data jelas dari NIK,” pungkasnya.

Sementara itu, Tim Kampanye Paslon BirinMu menuturkan bahwa penolakan tersebut tidak perlu dilakukan dan tak memiliki dasar yuridis.

Pihaknya telah mengeluarkan surat mandat saksi TPS secara jelas.

“Dalam surat mandat tersebut secara jelas merupakan saksi resmi dari Paslon BirinMu,” ucap Ketua Tim Kampanye Paslon nomor urut 01, H M Rifqinizamy Karsayuda.

Selain itu, pihaknya juga mencermati banyak warga masyarakat yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Namun saat ini KTP yang bersangkutan tidak ada, baik karena hilang, rusak dan lain sebagainya.

Tapi seharusnya masih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai peraturan
perundang-undangan, namun karena KTP tidak ada yang berakibat terancam
tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

“Hal ini akan mengakibatkan kerugian yuridis pemilih, berkurangnya partisipasi pemilih dan potensi pelanggaran pidana petugas karena bisa dikualifikasikan menghalang-halangi
penggunaan hak pilih,” katanya.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Karhutla, PT Adaro Kirim Tim Gabungan Brigdal ke Kalteng
apahabar.com

Kalsel

Tapping Box, Siasat Banjarmasin Antisipasi Kecurangan Pajak
apahabar.com

Kalsel

Penyerapan Dana Covid-19 di Banjarmasin Terbuka, Simak Rinciannya
apahabar.com

Kalsel

Dolar Perkasa, Ekspor Kalsel Kian Bergeliat
Lapas Banjarbaru

Banjarbaru

Lapas Banjarbaru Panen Perdana Sayur Hidroponik bersama Warga Binaan
apahabar.com

Kalsel

Pasca Teror New Zealand, Kapolda Kalsel: Banua Aman
apahabar.com

Kalsel

Sampel Tembus 500, Banjarmasin Setop Swab Massal
John Lee CS

Kalsel

Waktu Berbuka Puasa, John Lee CS Gagalkan Transaksi Sabu Dua Pemuda di Kias HST
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com