Kucurkan Miliaran Rupiah, PPKM Level IV Banjarmasin Tanpa Jam Malam Tok! Banjarmasin Esok PPKM Level IV, Berikut Ketentuannya Meninggal di Rumah, Guru Khalil Sempat Tak Sadarkan Diri Sejak Kamis Dikenal Karismatik, Alumni Ponpes Darussalam Sukses Jadi Bupati Banjar Kini Telah Tiada Ibnu Sina Ingin Penerapan PPKM Level IV Banjarmasin Lebih Humanis

Desakan Lockdown Pulau Jawa, Begini Respons Kemenkes

- Apahabar.com     Senin, 28 Juni 2021 - 15:49 WITA

Desakan Lockdown Pulau Jawa, Begini Respons Kemenkes

Desakan lockdown Pulau Jawa. Foto-Ilustrasi/MNC Media

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemberlakuan lockdown karena kebijakan PPKM Mikro dinilai tidak efektif.
Kemenkes menegaskan pembatasan kegiatan masyarakat harus dikaji dengan mempertimbangkan aspek epidemiologi setempat.

“Pada prinsipnya Kemkes terbuka untuk masukan pada penanganan menekan laju penularan yang saat ini terjadi. Pembatasan kegiatan masyarakat memang harus dikaji dan dilihat sesuai besar masalah situasi epidemiologi setempat,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, kutip apahabar.com dari detikcom, Senin (28/6).

Nadia menjelaskan pembatasan bisa dilakukan di tingkat kecil. Bahkan pembatasan bisa dilakukan di skala provinsi.

“Bila peningkatan kasus dan keterisian tempat tidur mencapai 60%-80% maka tindakan pengetatan harus dilakukan, mikro lockdown dapat dilakukan mulai dari tingkat RT/RW dan kelurahan dan desa bahkan sampai tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten/kota. Kebutuhan pembatasan juga bisa sampai tingkat provinsi dan antar provinsi seperti contohnya Jabodetabek atau daerah aglomerasi,” ujar dia.

Dia mengatakan efektivitas pembatasan tersebut tergantung sinergitas antar wilayah. Namun, kata Nadia, saat ini kebijakan yang tepat untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia adalah PPKM Mikro.

“Jadi efektifnya tergantung dengan implementasi bagaimana sinergisitas antar wilayah untuk menekan laju penularan tadi sesuai arahan bapak Presiden tentunya saat ini kita masih menerapkan kebijakan PPKM Mikro dengan memastikan pengetatan prokes termasuk juga penguatan 3 T,” ujar Nadia.

Desakan Lockdown Pulau Jawa

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti lonjakan kasus COVID-19 yang kian meningkat drastis dari hari ke hari. Charles menyinggung kondisi serupa juga yang terjadi di India pada April lalu.

“Kurva infeksi di Indonesia sedang terus meroket, dan belum tahu titik puncaknya sampai di mana. Kurva yang meroket, bahkan nyaris vertikal ini, mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, di mana negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi pasca-upacara massal keagamaan,” kata Charles dalam keterangan tertulis, Minggu (27/6).

Charles menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tak lagi efektif saat ini. Dia meminta pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown nasional, setidaknya di Pulau Jawa.

“Melihat angka kasus harian COVID-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM mikro, menurut saya, tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu, sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah (BOR > 80%),” ujarnya.

“Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu. Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apa pun di hilir tetap tidak akan memadai,” lanjut Charles.

Editor: Tim Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Bus Sekolah DKI Evakuasi 1.973 Pasien Covid-19 ke Sejumlah Rumah Sakit
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Minta Warga Sumut Jangan Golput
WhatsApp

Nasional

WhatsApp Resmi Berlakukan Kebijakan Baru
apahabar.com

Nasional

Hercules Mengamuk pada Wartawan Sebelum Jalani Sidang Vonis
apahabar.com

Nasional

Curhat RT, Empat Tahun Jadi Budak Seks Oknum Polisi di Tapin
Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Foto-Ist

Nasional

Moeldoko Respons Kabar Reshuffle: Yang Tahu Hanya Presiden
apahabar.com

Nasional

Jokowi Instruksikan Kementerian dan Pemda Selesaikan Tumpang Tindih Lahan
Harga Melambung, Pemerintah Batasi Ekspor Masker

Nasional

Harga Melambung, Pemerintah Batasi Ekspor Masker
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com