Juni, PPDB Online SMPN di Banjarbaru Dibuka Pelunasan Bipih Ditutup, Puluhan Jemaah Cadangan Lengkapi Kuota Haji Kalsel 2022 Innalillahi, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif Tutup Usia PT BKB Tanbu Laporkan Ormas KPK Tipikor Kalsel ke Polisi [ANALISIS] Judi ‘Gurak’, Ritual Adat atau Kepentingan Pribadi?

Jokowi Teken Perpres RANHAM, Simak Penjelasan KSP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
- Apahabar.com     Rabu, 23 Juni 2021 - 10:27 WITA

Jokowi Teken Perpres RANHAM, Simak Penjelasan KSP

Presiden Joko Widodo. Foto-Setpres

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021 – 2025 pada 8 Juni 2021.

Menurut Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani, dengan dikeluarkannya RANHAM generasi kelima ini, peta jalan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan (5P) HAM untuk lima tahun ke depan semakin jelas dengan ditetapkannya strategi, fokus dan kelompok sasaran.

“RANHAM 2021 – 2025 ini merupakan kelanjutan dari empat RANHAM sebelumnya yang dikeluarkan sejak generasi RANHAM pertama (1999-2003),” ujarnya melalui keterangan tertulis, kutip apahabar.com dari Okezone, Rabu (23/6).

Dani-sapaan akrabnya, mengatakan, RANHAM generasi kelima ini merupakan rencana aksi yang berbeda dengan kegiatan rutin kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu untuk mengupayakan afirmasi kepada 4 kelompok sasaran (perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat adat) yang selama ini kurang mendapatkan manfaat pembangunan secara maksimal.

“Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada RANHAM generasi kelima ini lebih sistematis dan komprehensif sehingga diharapkan pencapaian aksi HAM dapat diukur dengan sasaran yang hendak dicapai, yaitu outcome dari aksi HAM, bukan sebatas prosedural administrasi,” terangnya.

Dani menambahkan, ditetapkannya fokus empat kelompok sasaran RANHAM 2021-2025 tidak berarti kewajiban pemerintah terkait HAM pada kelompok sasaran lainnya diabaikan. Pemerintah dalam lingkup kewenangan eksekutif juga tengah menggodok langkah-langkah relevan lainnya sehingga seluruh kelompok strategis dapat turut mendapatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan atas HAM-nya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Nasional

Termasuk Anak Kecil, Punya Penghasilan via YouTube Wajib Bayar Pajak
apahabar.com

Nasional

Sulbar digoyang Gempa Berkekuatan 3,5 Magnitudo
apahabar.com

Nasional

Janji Dikembalikan Belanda, Ini Wujud Berlian 70 Karat Banjarmasin
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Minta Perhatian Khusus pada Proses Pilkada Serentak 2020
Sertifikat Vaksin Covid-19

Nasional

Satgas Covid-19: Segera Lapor Jika Alami Efek Samping Usai Divaksin
apahabar.com

Nasional

PSBB Total, Anies Izinkan Ojol Angkut Penumpang di Jakarta
Andi Merya Nur Tercatat Bupati Perempuan Pertama di Sultra

Nasional

Terjaring OTT KPK di Kolaka Timur, Andi Merya Nur Tercatat Bupati Perempuan Pertama di Sultra
Jokowi: Pemerintah Upayakan Perlindungan Bagi WNI di Wuhan

Nasional

Jokowi: Pemerintah Upayakan Perlindungan Bagi WNI di Wuhan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com