Kalah Jumlah, Polisi Pastikan Aksi #SaveKPK di Banjarmasin Kondusif Drama #SAVEKPK di Banjarmasin, Supian HK Dicari-cari Mahasiswa Kalsel Skenario Kelolosan di Grup B dan C: Harapan Terakhir Denmark, Ukraina Cari Imbang Isi Tuntutan Lengkap Demo #SAVEKPK di Banjarmasin: Pecat Firli hingga Ketua BKN! RESMI! H2D Daftarkan Gugatan Pilgub Kalsel Jilid II ke MK

Karyawan Giant Dipastikan Dapat Hak PHK

- Apahabar.com Jumat, 4 Juni 2021 - 19:22 WIB

Karyawan Giant Dipastikan Dapat Hak PHK

Semua Giant Bakal Ditutup. Foto-Okezone.com

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant.

Hal ini dilakukan supaya karyawan Giant mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Anwar, kutip apahabar.com dari Okezone, , Jumat (4/6).

Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB).

“Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain,” jelas Anwar.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant menutup usaha semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga terdampak pandemi Covid-19.

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. “Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain,” katanya.

Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan permasalahan ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.

“Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan. Ini harus kita kawal,” ujarnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Sempat Viral di Medsos, Akhirnya Nenek Sumirah Dapat Bantuan Pangan dan Uang dari Jokowi
apahabar.com

Nasional

Tiga Kasus Corona Baru Terdeteksi di Vietnam
apahabar.com

Nasional

Bandung Perpanjang PSBB hingga Akhir Mei 2020
apahabar.com

Nasional

Sektor Ekonomi Indonesia Diprediksi Membaik Tahun Depan
apahabar.com

Nasional

Survei LSI: 76,3 Persen Publik Dukung Presiden Terbitkan Perpu KPK
Bali

Nasional

Ramai-Ramai Dongkrak Pariwisata Bali, dari WFB hingga MICE
apahabar.com

Nasional

Mahfud Bantah Pemerintah Kecolongan Soal Bom Medan
apahabar.com

Nasional

Bareskrim Limpahkan 4 Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com