Busyet! Buaya Masuk Rumah Warga Saat Banjir di Kaltim Lama Buron, Mantan Kades di Katingan Tilap Dana Desa Rp 1,1 M Berhasil Diringkus di Kapuas Jalan Provinsi di HSU Rusak Parah, Truk Bermuatan Semen Amblas Persiba Cuci Gudang, Coret Tujuh Pemain Jelang Delapan Besar Liga 2 Paman Birin Minta Wali Kota dan Bupati Maksimalkan Serapan Anggaran 2022

Pengelolaan BLUD Tidak Tertib, Komisi II DPRD Banjarbaru Datangi RSD Idaman

- Apahabar.com     Selasa, 15 Juni 2021 - 15:59 WITA

Pengelolaan BLUD Tidak Tertib, Komisi II DPRD Banjarbaru Datangi RSD Idaman

Komisi II DPRD Kota Banjarbaru saat mengunjungi Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman. Foto-apahabar.com/Nurul Mufidah

apahabar.com, BANJARBARU – Komisi II DPRD Kota Banjarbaru mengunjungi Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman seusai menerima catatan penting oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak tertib.

Dalam kunjungannya, Ketua Komisi II, Syamsuri menanyakan alasan kepada pihak RSD Idaman Banjarbaru terkait catatan dari BPK itu.

“Menurut mereka karena payung hukum dan sudut pandangnya berbeda jadi hasil pemeriksaan BPK tidak tertib,” ujar Saymsuri kepada awak media Selasa (15/6).

Dijelaskannya, dalam aturan Permenkes No 4 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan, untuk jasa pelayanan itu maksimal 44 persen.

“Jadi dana pendapatan RS 44 persennya di alokasikan untuk jaspel. Tapi pihak RS mengacu bukan pada itu tapi mengacu pada aturan yang lain, yang sampai 50 persen dan itu boleh saja selama payung hukum itu masih berlaku,” terangnya.

Anggota komisi II, Windi Novianto menambahkan bahwa permasalahan ini sudah selesai, dengan dimintanya Wali Kota membuat perwali baru.

“Kami menerima catatan penting BPK, salah satunya catatan tidak tertib. Memang RS sendiri sudah punya acuan tapi sesuai rekomendasi BPK itu meminta wali kota untuk mengubah perwali di tahun 2015, oleh karena itu kami ke sini,” jelasnya.

“Ada beberapa peraturan baru tapi perwali kita masih memakai Perwali 2015 yang mengacu Permendagri dan Permenkes sebelumnya jadi ini kita harapkan Wali Kota segera membuat perwali yang baru,” tuntasnya.

Sementara itu, Direktur RSD Idaman, Endah Labati mengiyakan adanya perbedaan peraturan yang diyakini. Karena itu pihaknya juga telah meminta peraturan baru agar lebih tertib ke depan nantinya.

“Iya karena ada perbedaan acuan atau peraturan yang dipegang. Tapi kita lapor terus, terkait ini akan kita sesuaikan,” katanya.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

DPRD Banjarbaru

Antisipasi Varian Delta, Anggota Dewan Banjarbaru Ajak Masyarakat Pakai Masker 2 Lapis
PKS Banjarbaru

DPRD Banjarbaru

Dukung Pengurangan Sampah Plastik, PKS Banjarbaru Bagikan Daging dengan Food Container
apahabar.com

DPRD Banjarbaru

SMPN 14 Banjarbaru Dinilai Penuhi Syarat Gelar PTM Terbatas

DPRD Banjarbaru

KNPI Bersama Ketua DPRD Banjarbaru Serahkan Bantuan Korban Banjir
bom

DPRD Banjarbaru

Anggota DPRD Banjarbaru Kutuk Pelaku Bom di Gereja Katedral Makassar

DPRD Banjarbaru

Rawan Rusak, Ketua DPRD Banjarbaru Pantau Langsung Bangunan SMPN 15
Banjarbaru

DPRD Banjarbaru

Dewan Sebut Banjarbaru Harus Siap Meski PPKM Darurat
DPRD Banjarbaru

DPRD Banjarbaru

DPRD Banjarbaru Usulkan Angkutan Umum Rute Pasar Bauntung Baru
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com