Kronologi Hilangnya Raysa, Gadis Kelua Tabalong yang Viral di Media Sosial Eks Sekretaris Baramarta Buka-bukaan: Nama Ajudan Eks Bupati hingga Oknum DPRD Terseret Kasus Oknum TNI Tembak Warga di Tanah Bumbu Masuk Babak Baru Sopir PT BKB Ditemukan Tewas di Tapin, Diduga Korban Pembunuhan Duh, Nelayan Dirgahayu Kotabaru Lenyap di Perairan Samber Gelap

KPU Banjarmasin Telat Umumkan KPPS Terpilih, Tim Hukum H2D Ingatkan Konsekuensi Hukum

- Apahabar.com Kamis, 3 Juni 2021 - 20:41 WIB

KPU Banjarmasin Telat Umumkan KPPS Terpilih, Tim Hukum H2D Ingatkan Konsekuensi Hukum

Tim hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana – Difriadi (H2D). Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARBARU – Tim hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana – Difriadi (H2D) menyayangkan keterlambatan pengumuman anggota KPPS terpilih se-Kecamatan Banjarmasin Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin.

“Tim Hukum H2D mempertanyakan profesionalitas dan kapabilitas KPU Banjarmasin dalam mempersiapkan PSU Pilgub Kalsel. Kami mengingatkan keterlambatan ini harus segera diantisipasi karena dapat membawa berbagai macam konsekuensi hukum dan teknis yang tidak sederhana, terutama soal kesiapan KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan PSU,” ujar Tim Hukum H2D, Zamrony, di Banjarbaru, Kamis, (3/6/2021).

Mestinya, lanjut dia, KPU Banjarmasin mengumumkan anggota KPPS terpilih se-Kecamatan Banjarmasin Selatan paling lambat 25 Mei 2021.
Ini sudah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun, KPU Banjarmasin baru mengumumkan 2.107 anggota KPPS terpilih pada 29 Mei 2021.

Zamrony menilai terlambat 4 hari saja, waktu KPPS untuk mempersiapkan PSU 9 Juni tinggal 11 hari kalender.

Padahal, masih ada tahapan pelantikan KPPS, bimbingan teknis terkait pemungutan dan penghitungan suara yang perlu dipersiapkan bagi penyelenggara pemilihan, serta persiapan teknis lainnya.

“KPU Kalsel juga harus bertanggungjawab dan tidak bisa lepas tangan atas keterlambatan ini, karena jadwal dan tahapan ditetapkan melalui keputusan Ketua KPU Kalsel,” ujarnya.

“Seharusnya, setelah putusan MK 19 Maret 2021, jadwal rekrutmen PPK dan KPPS ditetapkan lebih awal, agar waktu persiapan PSU lebih panjang. Bukan justru menempatkan tahapan seleksi PPK dan KPPS di ujung waktu menjelang pelaksanaan PSU,” sambung mantan Direktur Indonesian Court Monitoring ini.

Dengan sisa waktu 6 hari menjelang PSU 9 Juni, Tim Hukum H2D meminta penyelenggara pemilihan, terutama KPU Kalsel dan Banjarmasin, lebih bekerja keras dan berpacu dengan waktu menyiapkan teknis penyelenggaraan PSU.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

PDIP Bentuk Tim Khusus Kaji Omnibus Law Cipta Kerja
apahabar.com

Politik

Rabu Depan, Dua Kader DPD PDIP Diajukan ke DPP Sebagai Wakil Ketua DPRD Kalsel
apahabar.com

Politik

Pengamat: Keputusan Muhidin untuk Meraup Kursi Legislatif
apahabar.com

Politik

Relawan Jokowi-Ma’ruf Targetkan Kalahkan Prabowo di NTB
apahabar.com

Politik

Relawan Prabowo-Sandi ‘Tergiur’ Kursi Wali Kota Banjarmasin
apahabar.com

Politik

Diduga Melanggar Netralitas, Kasus Camat Aluh-aluh Berlanjut Ke Polres Banjar
PDIP

Politik

PDIP Berkumpul di Jateng, Ganjar Pranowo Tak Diundang
apahabar.com

Politik

Khofifah Didorong Masuk Bursa Caketum PPP
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com