Akhirnya, Pelaku Pembunuhan Guru di RM Wong Solo Tanbu Tertangkap Ketum HIPMI Pusat Bakal Jadi Pembicara di HUT JMSI ke-2 di Sulteng Kalsel Ingin Adopsi Kawasan Kumuh jadi Wisata di Yogyakarta Waspada, Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Ancam 3 Kabupaten Kalsel Tok! KPU-Kemendagri Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Pedagang di Kabupaten Banjar Keluhkan Wacana Sembako Kena PPN

Wacana pemerintah menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikeluhkan pedagang dan konsumen
- Apahabar.com     Senin, 14 Juni 2021 - 18:16 WITA

Pedagang di Kabupaten Banjar Keluhkan Wacana Sembako Kena PPN

Salah satu pedagang beras dan telur di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalsel mengeluhkan wacana sembako dikenakan PPN. Foto-apahabar.com/hendralianor

apahabar.com, MARTAPURA – Wacana pemerintah menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikeluhkan pedagang dan konsumen di Kabupaten Banjar, Kalsel.

Abdullah (42), salah satu pedagang bahan pokok di Sekumpul, Martapura mengatakan jika wacana PPN tersebut direalisasikan maka pedagang kecil seperti dirinya yang sangat tersakiti.

“Pokoknya bila (jadi) menaikkan pajak berarti menyakiti aku,” ucapnya saat ditemui apahabar.com, di tokonya di Jalan Sekumpul, Senin (14/6).

Ia menjelaskan, penghasilannya sebagai pedagang beras dan telur terbilang pas-pasan. Hanya cukup untuk menutup sewa toko dan kebutuhan hidup.

Terlebih masih dalam pandemi Covid-19 ini, penjualan bahan pokok turut merosot seiring menurunnya daya beli masyarakat.

“Saya sewa toko 3×4 meter ini 22 juta setahun. Belum lagi bayar sewa rumah 500 ribu perbulan, serta kebutuhan sehari-hari anak istri,” keluhnya.

Untuk menutupi kebutuhan tersebut, ia mengumpulkan uang recehan dari keuntungan penjualan beras dan telur.

Ia menunjukkan beras siam biasa yang diecer 9 ribu rupiah, dia hanya mengambil untung 500 rupiah saja. Juga demikian beras lainnya yang di bawah 10 ribu rupiah.

Sementara beras yang dijual 10 ribu ke atas rata-rata ia mengambil laba seribu rupiah.

“Belum lagi modal yang lainnya, seperti (bayar) listrik, plastik. Bila jadi dikenakan pajak, tidak ku bayar,” cetusnya.

Di sisi lain, warga lain juga mengeluhkan wacana pajak sembako tersebut, karena dapat berdampak pada kenaikan harga.

“Jelas saya sebagai warga sangat tidak setuju. Adanya pandemi Covid-19 sudah memberatkan. Pemasukan sebagai kuli bangunan tidak menentu. Semoga tidak jadi dikenakan PPN,” terang Rudi Purwanto, warga Bincau Martapura.

Daftar Sembako yang Dikenakan PPN

Seperti diketahui, pemerintah berencana memasang tarif PPN pada kelompok sembako. Mulai dari beras, buah-buahan hingga sayuran.

Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dikutip dari CNBC Indonesia, dalam Pasal 4A draft RUU KUP tersebut, pemerintah menghapus beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Di antara yang dihapus adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Dalam draf RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menambah jenis jasa yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN.

Jasa pelayanan yang kemudian akan dikenai PPN oleh pemerintah diantaranya pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Ada pula jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, untuk tarif PPN sembako yang paling memungkinkan untuk diterapkan adalah tarif final sebesar 1%. Ini sama dengan PPN yang atas barang hasil pertanian tertentu yang sudah diberlakukan.

“Opsi PPN final ini dimungkinkan untuk dijadikan skema bagi pengenaan barang kena pajak yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti sembako,” ujarnya dinukil dari CNBC Indonesia, Kamis (10/6).

Untuk PPN multi tarif akan dikenakan sebesar 5% untuk barang kebutuhan pokok dan tarif 25% untuk barang super mewah. Untuk tarif 5% ini antara lain untuk kebutuhan pokok dan hasil pertambangan yang saat ini dihapuskan dari barang yang tidak dikenakan PPN.

Yustinus menjelaskan bahwa tarif terendah di multi tarif ini tidak dikenakan untuk semua kebutuhan pokok. Ia mencontohkan untuk beras premium atau mewah akan dikenakan tarif normal 12% dan sedangkan beras murah seperti produk Bulog dapat dibanderol PPN Final 1%.

“Saat ini kan juga sudah berlaku pengenaan PPN 1% untuk hasil pertanian tertentu dan ini bisa jadi opsi untuk barang sembako,” tegasnya.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Pilkada Kalsel 2020, Ada Jaminan Netralitas TNI
Gunung Sari

Banjarmasin

Antar Sabu, Warga Gunung Sari Banjarmasin Ditangkap Polisi
apahabar.com

Kalsel

Nasib Pengemudi Bodong, Penabrak Mobil Ketua DPRD Kotabaru
Jadi Transit Pasien Covid-19, RSUD Ratu Zalecha Hentikan Pelayanan Jam Besuk

Kalsel

Jadi Transit Pasien Covid-19, RSUD Ratu Zalecha Hentikan Pelayanan Jam Besuk
Peserta Didik Baru

Kalsel

Penerimaan Peserta Didik Baru di Kalsel Kembali Pakai Sistem Zonasi
Covid-19

Kalsel

Update Covid-19 Tanbu, Total Sudah 1.444 Warga Terpapar
apahabar.com

Kalsel

Forum Anak Daerah HST Kembali Dibentuk

Kalsel

Daerah Pesisir Kalsel Diperkirakan Hujan Berpetir
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com