3 Profesor Bertarung di Pilrek UIN Antasari, DEMA-Senat Beri Sederet Catatan Kritis Arab Saudi Izinkan Wisatawan Asing Masuk Mulai 1 Agustus, Intip Syaratnya Siap-siap! Sejumlah Kawasan Banjarmasin Timur Bakal Alami Gangguan Air Bersih Jokowi: Lompatan Kasus Covid-19 Bisa Direm karena PPKM DITANGKAP! Pengeroyok-Penusuk Remaja di Warung Miras Banjarmasin

Ranperda Pertanggungajawaban APBD 2020, Ini Tanggapan DPRD HSS

- Apahabar.com     Senin, 28 Juni 2021 - 15:42 WITA

Ranperda Pertanggungajawaban APBD 2020, Ini Tanggapan DPRD HSS

Rapat paripurna DPRD HSS tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020. Foto-apahabar.com/Nuha

apahabar.com, KANDANGAN – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.

Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua II M Kusasi, dihadiri Sekda HSS Muhammad Noor bersama jajarannya.

Juru bicara Fraksi Nasdem, Kartoyo mengatakan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 memang sangat membanggakan.

Pasalnya, Kabupaten HSS kembali dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya.

“Kami sangat mengapresiasi Pemkab HSS yang kembali meraih opini WTP,” katanya, Senin (28/6).

Menurutnya, prestasi yang membanggakan ini merupakan kerja keras dan sinergitas semua jajaran Pemkab HSS dan DPRD setempat.

“Kami menyambut positif berbagai pendalaman yang dilakukan Pemkab dalam menyikapi serta menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK,” ucap Kartoyo.

Pihaknya menyarankan Pemkab HSS meningkatkan pengawasan, koordinasi intensif dan kinerja yang disiplin supaya dapat kembali mempertahankan prestasi yang sudah diraih.

Jubir Fraksi PKS, Samsudin menuturkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan terdapat tiga tahapan yang penting harus diperhatikan yakni perencanaan, pengorganisasian, serta evaluasi.

“Ini harus betul-betul diperhatikan sehingga bisa memprediksi dengan akurat dalam melaksanakan pembangunan daerah agar tidak terus menerus mempunyai Silpa,” tuturnya.

Sedangkan Jubir Fraksi Golkar, Suniansyah mengatakan pertanggungjawaban APBD merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi.

“Secara konsepsual, pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat. Baik kepada eksekutif maupun legislatif,” ujar Suniansyah.

Dengan demikian, pertanggungjawaban dapat dianalisa untuk diketahui begaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah. Apakah ada kemajuan atau justru kemunduran.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) HSS Muhammad Noor mengatakan semua pandangan fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 cukup bagus.

“Ada beberapa catatan khususnya mengenai Silpa. Insya Allah akan diberikan tanggapan jawabannya sesuai dengan fakta yang ada,” pungkasnya.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

HSS

Puluhan Anggota Orari Wilayah Banua Anam Kumpul di Kandangan
apahabar.com

HSS

Merger BPR HSS dan HST Akan Munculkan Potensi Bisnis Baru
apahabar.com

HSS

Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan untuk Kantin Sekolah
apahabar.com

HSS

ASN di HSS Harus Jadi Teladan Protokol Kesehatan Covid-19
apahabar.com

HSS

Meriahnya Gerakan Cinta Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan
apahabar.com

HSS

Pemkab dan Hipmi HSS Siap Bergandengan Tangan Bangun Daerah
apahabar.com

HSS

Syamsuri Arsyad Terima Kunjungan Perwira Lanal Banjarmasin
apahabar.com

HSS

Pelatihan Furniture Bahan Lokal untuk IKM HSS
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com