Prostitusi Online di Banjarmasin Seret Anak-Anak, Sudah Puluhan Remaja Terjaring! 8 Tuntutan Mahasiswa Kalsel Saat Aksi #SaveKPK Sampai ke Sekretariat Presiden Belasan Terduga Pelaku Prostitusi Online Diamankan Polres Banjarbaru, 6 Masih di Bawah Umur Cuaca Kalsel Hari Ini, 11 Wilayah Waspada Hujan Disertai Petir Respons BirinMu, Eks KPK dan HW Cs Jadi Panglima Gugatan II H2D di MK

Rapat Paripurna DPRD dan Pemkot Banjarmasin, 3 Raperda Diusulkan

- Apahabar.com Selasa, 1 Juni 2021 - 11:47 WIB

Rapat Paripurna DPRD dan Pemkot Banjarmasin, 3 Raperda Diusulkan

Sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) diusulkan oleh DPRD Banjarmasin pada rapat paripurna, Senin (31/5) siang. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) diusulkan oleh DPRD Banjarmasin pada rapat paripurna, Senin (31/5) siang.

Raperda yang diusulkan adalah, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK).

“Tadi disampaikan
beberapa pandangan fraksi terkait SOTK untuk perangkat daerah agar lebih terorganisir,” kata Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, M Yamin kepada awak media.

Salah satu yang diusulkan untuk dimunculkan kembali adalah Dinas yang mengurus langsung soal sungai.

“Diharapkan kejadian banjir sebelumnya menjadi pelajaran,” katanya.

Terlepas dari itu, Yamin turut berharap normalisasi sungai tetap dilaksanakan Pemkot Banjarmasin setelah dilantiknya wali kota dan wakil wali kota terpilih.

“Dari segi pengawasan DPRD Banjarmasin akan melakukannya. Nanti Pemkot Banjarmasin juga bisa bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Dirinya sebagai Wakil Ketua di DPRD Banjarmasin, kata Yamin, nanti juga akan terus berkoordinasi dengan komisi terkait agar normalisasi sungai bisa terus berjalan.

“Dengan terpilihnya Ibnu Sina untuk kedua kali harapan saya Kota Banjarmasin bisa jadi lebih baik lagi,” katanya.

Selain Dinas Sungai, turut diusulkan agar bidang Damkar dipisah dari Dinas Satpol PP.

“Lebih bagusnya dipisah. Damkar itu tersendiri. Agar bisa lebih fokus ke penanganan. Tidak digabung dengan Satpol PP,” katanya.

Selain SOTK, diusulkan pula raperda soal pengelolaan keuangan daerah dan Raperda yang mengatur PD PAL.

“Nanti akan kita lakukan pembagian pansus dari komisi-komisi terkait penyusunan Perda itu nantinya,” katanya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Banjarmasin, Akhmad Fydayyen mengatakan, pengelolaan air limbah sangat penting.

“Karena daerah kita ini kan karakteristiknya sungai. Sehingga pengolahan air limbah sangat perlu,” katanya.

Untuk itu, kemaksimalan pengelolaan air limbah domestik itu, maka perlu dilakukan alih status Perusahaan Daerah Air Pengelolaan Limbah (PD PAL) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Domestik.

Terkait usulan untuk adanya Dinas Sungai dan Dinas Damkar, Fydayyen juga menganggap hal tersebut penting.

“Untuk Damkar karena memang amanah Permendagri dan Dinas Sungai lantara karakteristik daerah kita yang banyak sungai,” katanya.

 

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Rekapitulasi Suara di Kalsel, Pleno 11 Kabupaten Tuntas
apahabar.com

Kalsel

Kemenkumham Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan
apahabar.com

Kalsel

Jalani Karatina Khusus, Kabag Keuangan Sekwan Tala Titip Pesan
Kadis PU Kapuas

Kalsel

Resmi Jabat Kadis PU Kapuas, Teras: Penanganan Jalan Jembatan Prioritas
apahabar.com

Kalsel

67 Personil Polres Banjar Naik Pangkat
apahabar.com

Kalsel

Berharap Masyarakat Mandiri, Karang Taruna Banjarmasin Gelar Pelatihan Menjahit Gratis

Kalsel

Hanya Dihadiri Wakil, Sahbirin dan Denny Absen di Ikrar Bersama PSU
apahabar.com

Kalsel

Tingkatkan Pengawasan Mitra Kerja, Komisi IV Minta Laporan Per Tiga Bulan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com