BREAKING! Warga “Bagandang Nyiru” Cari Ibu Muda yang Hilang di Cukan Lipai HST Kades-BUMDes Saradang Tabalong Ancam Polisikan Warga Penyebar Berita Bohong Kalah 39 Ribu Suara, H2D Pinta MK Kesampingkan Ambang Batas Pacu Sinergitas, Bjb Sekuritas Tandatangani PKS dengan Mandiri Sekuritas Polemik Dugaan Penyelewengan Dana Bumdes Saradang Tabalong Kembali Meruncing

Respon KPK Terkait Kabar Harun Masiku Ada di Indonesia

- Apahabar.com Kamis, 3 Juni 2021 - 00:31 WIB

Respon KPK Terkait Kabar Harun Masiku Ada di Indonesia

Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto.

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon adanya kabar yang menyebut mantan Caleg PDIP Harun Masiku (HM) berada di Indonesia.

“Kemudian mungkin beberapa waktu lalu ada informasi bahwa dia (Harun) masuk ke sini, ada yang menyampaikan seperti itu. Ya tentunya informasi itu kami tindak lanjuti,” kata Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto dilansir Antara, Rabu (3/6/2021).

Harun adalah tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih Tahun 2019-2024.

Harun Masiku sendiri sudah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Januari 2020 tersebut.

“Jadi, DPO itu sudah terbit sejak 17 Janauri 2020, kemudian ditindaklanjuti lagi ada juga proses pencegahan (ke luar negeri) kemudian pencegahan karena ada mekanismenya sampai dua kali maka tidak bisa kami lanjutkan yang ketiga,” kata dia.

Merujuk Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.

KPK telah memperpanjang pencegahan terhadap Harun sebanyak dua kali, yang terakhir terhitung sejak 10 Juli 2020 sampai dengan 6 bulan ke depan.

Setyo menyatakan sejak diterbitkannya DPO terhadap Harun sampai pencegahan ke luar negeri, pihaknya juga tetap berusaha mencari keberadaan Harun. Salah satunya menggeledah beberapa tempat di wilayah Sulawesi Selatan.

“Tetapi di antara proses itu namanya melakukan pencarian berusaha untuk mengetahui posisinya di mana,” ujar dia.

“Ya tentu sekali lagi kami mohon maaf itu tidak pernah dipublikasikan memang kecuali kegiatan yang sifatnya terbuka seperti penyidik melakukan penggeledahan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi Selatan,”

“Mungkin itu terpublikasi kegiatannya tetapi kemudian mencari informasi dan lain-lain sebenarnya sifatnya adalah “silent”, ujar Setyo.

Sebelumnya diinformasikan, KPK telah mengirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar dapat menerbitkan “red notice” terhadap Harun.

“Sebagai salah satu langkah nyata KPK untuk segera mencari dan menemukan keberadaan DPO atas nama HM, Senin (31/5), KPK telah mengirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar dapat diterbitkan “red notice”, kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut, kata Ali, dilakukan agar DPO segera ditemukan. Sehingga proses penyidikan kasus dengan tersangka Harun tersebut dapat segera diselesaikan.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Polri: Aparat Bekerja Tak Sesuai SOP Akan Ditindak Tegas
apahabar.com

Nasional

MURI Catat 2 Rekor JMSI
apahabar.com

Nasional

Tiba di Jeddah, Presiden Jokowi Kenakan Ihram
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Pasien Sembuh 2.698 Orang, Positif 14.032
apahabar.com

Nasional

Jokowi Berterima Kasih kepada Masyarakat Natuna

Nasional

Unjuk Rasa Setahun Jokowi-Ma’ruf di Makassar, Ribuan Personel Gabungan Disiapkan
apahabar.com

Nasional

Ke Palangkaraya, Jokowi Tindaklanjuti Pemindahan Ibu Kota
apahabar.com

Nasional

Liput Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Kapolda Metro Jaya Berikan Rompi Khusus Jurnalis
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com