Tok! Banjarmasin Esok PPKM Level IV, Berikut Ketentuannya Meninggal di Rumah, Guru Khalil Sempat Tak Sadarkan Diri Sejak Kamis Dikenal Karismatik, Alumni Ponpes Darussalam Sukses Jadi Bupati Banjar Kini Telah Tiada Ibnu Sina Ingin Penerapan PPKM Level IV Banjarmasin Lebih Humanis Perkelahian di Lapo S Parman Banjarmasin, Seorang Pemuda Tertusuk

Satgas IDI Minta Pemerintah Lockdown 2 Minggu

- Apahabar.com     Senin, 21 Juni 2021 - 16:49 WITA

Satgas IDI Minta Pemerintah Lockdown 2 Minggu

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menyarankan pemerintah berani mencoba menerapkan kebijakan karantina wilayah alias lockdown. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menyarankan pemerintah berani mencoba menerapkan kebijakan karantina wilayah alias lockdown selama dua pekan.

Usulan itu ia sampaikan mengingat sebaran kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia mengalami lonjakan kasus dalam sepekan terakhir.

Pada Minggu (21/6) kemarin, kasus konfirmasi Covid-19 tembus 13.737 orang, tertinggi sejak 30 Januari 2021.

“Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu,” kata Zubairi melalui cuitan di akun twitter pribadinya @ProfesorZubairi yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (21/6).

Usulan lockdown itu juga dinilai mampu menekan transmisi virus corona di masyarakat sehingga tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) juga dapat diminimalisasi.

“Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu. Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem–yang akan membahayakan lebih banyak nyawa.
— Zubairi Djoerban (@ProfesorZubairi) June 21, 2021

Sebab apabila BOR RS penuh, hal itu mengindikasikan pasien Covid-19 mengalami perburukan gejala. Jika tidak mendapat perawatan maksimal, maka berpotensi meninggal dunia.

“Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas adalah menahan situasi pandemi jadi ekstrem, yang akan membahayakan lebih banyak nyawa,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Zubairi juga mengungkapkan usul lockdown itu juga berkaca pada kemunculan varian mutasi virus SARS-CoV-2 yang sudah teridentifikasi di sejumlah provinsi. Terlebih menurutnya saat ini kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan terus merosot.

Data Kementerian Kesehatan per 13 Juni 2021 mencatat, sudah ada 145 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong ‘Variant of Concern (VoC)’, yang berhasil teridentifikasi di Indonesia berdasarkan hasil Whole Genome Sequence (WGS) secara berkala. Rinciannya, 36 kasus B117 Alfa, 5 kasus B1351 Beta, dan 104 kasus B1617.2 Delta.

Berdasarkan sejumlah studi, Zubairi menyebut varian delta B1617 memiliki pengaruh yang cukup mengkhawatirkan bagi kondisi pandemi covid-19 di sejumlah negara.

Ia menyebut varian delta memiliki kemampuan lebih cepat menular dan menimbulkan gejala yang lebih berat.

“Terhadap orang yang sudah divaksinasi satu kali itu, virus ini bisa menghindar. Jadi yang terproteksi hanya sekitar 30 persenan lebih sedikit. Kalau sudah dua kali dosis, bervariasi 60-80 persen,” ujar Zubairi.

Desakan lockdown diketahui mulai diutarakan berbagai pihak selama sepekan terakhir, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra misalnya.

Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau lockdown regional. Dari kedua opsi itu, pilihan yang paling sesuai saat ini menurut Hermawan adalah lockdown regional.

Desakan juga datang dari ribuan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya ikut meneken petisi daring yang mendesak agar Presiden Jokowi segera melakukan 10 langkah penanganan pandemi virus corona di Indonesia, salah satu poinnya adalah karantina wilayah alias lockdown.

Dari pantauan CNNIndonesia.com hingga pukul 13.50 WIB, Senin (21/6), petisi yang disertai surat terbuka dan dibuat melalui Google Documents itu telah diteken oleh 2.474 orang.

Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM skala mikro dengan sejumlah penguatan, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Nikah Era New Normal, Baca Edaran Kementerian Agama
apahabar.com

Nasional

Belasan Gempa Susulan Terekam Pascagempa 7,1 SR

Nasional

Terduga Teroris yang Kabur dari Polda Babel Ditangkap, Densus 88 Amankan Dua Orang Lainnya
apahabar.com

Nasional

Ancam Rusak Habitat Bekantan, Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Baru Dikaji
apahabar.com

Nasional

Kapolri Dalami Keterlibatan Asing Dalam Ricuh di Papua
apahabar.com

Nasional

Gempa Sumbar Tak Berpotensi Tsunami
apahabar.com

Nasional

Sempat Mangkir, KPK Kembali Panggil Bupati Kortawaringin Timur sebagai Tersangka
Jasad Pilot

Nasional

Akhirnya, Jasad Pilot Sriwijaya Air SJ 182 Berhasil Teridentifikasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com