Lebarkan Sayap, bjb Sekuritas Rambah Investasi Pasar Modal Jabar Siswa Tenggelam di Siring Banjarmasin Akhirnya Ditemukan Gugatan Jilid II Denny Indrayana Rontok, MK Kuatkan Kemenangan BirinMu Coffee Shop Banjarmasin Dibobol Maling, Terekam CCTV Pelaku Telanjang Bulat PPKM Level IV, Covid-19 di Banjarmasin-Banjarbaru Malah Naik….

Suami Perkosa Istri Bisa Dipenjara 12 Tahun, Simak RUU KUHP

- Apahabar.com     Jumat, 18 Juni 2021 - 10:55 WITA

Suami Perkosa Istri Bisa Dipenjara 12 Tahun, Simak RUU KUHP

Rancangan UU KUHP mengatur pasal terkait tindak pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri, maupun sebaliknya, karena didasari paksaan lewat kekerasan. Foto-Ilustrasi/Istockphoto/Coldsnowstorm

apahabar.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengatur pasal terkait tindak pemerkosaan atau rudapaksa yang dilakukan suami terhadap istri, maupun sebaliknya.

Dalam Pasal 479 RKUHP disebutkan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Tindak pidana perkosaan itu, antara lain perbuatan persetubuhan dengan cara kekerasan memaksa seseorang karena orang tersebut percaya bahwa orang yang disetubuhinya itu merupakan suami/istrinya yang sah.

Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari setuju pasal terkait pemerkosaan terhadap istri atau suami masuk dalam RUKHP

“Norma demikian (kriminalisasi perkosaan dalam rumah tangga) sudah dipraktikkan di banyak negara,” kata Eva Kusuma Sundari, kutip apahabar.com dari CNN Indonesia.

Eva berpendapat bahwa penyusunan RUU KUHP benar dan komprehensif akan membantu UU yang lex specialis agar tidak dobel dan tidak memberi ruang yang malah menyebabkan ketidakadilan terhadap korban, baik anak-anak, perempuan, maupun laki-laki.

“Jadi, KUHP itu pentingnya di situ karena dia sebagai payung untuk rujukan yang lain, misalnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (yang kini masih berupa RUU PKS),” kata Eva yang pernah sebagai anggota Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR RI.

Eva juga mengingatkan bahwa Indonesia lebih dari 20 tahun berada pada tahun emergency (keadaan darurat) kejahatan seksual.
Menurut dia, kalau ada undang-undang yang tegas yang fair bagi korban, akan sangat membantu Indonesia keluar dari jebakan tahun-tahun kekerasan yang emergency kejahatan seksual.

Ia lantas menyebutkan data Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terkait dengan angka pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 tercatat 299.911 kasus.

Ditambah lagi, lanjut Eva, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling menonjol di ranah pribadi sepanjang tahun lalu dengan jumlah 1.983 kasus, atau berada di posisi kedua setelah kekerasan fisik 2.025 kasus.

“Jadi, saya mendukung pasal rudapaksa masuk dalam RUU KUHP karena ini tidak dibenarkan oleh agama maupun konstitusi demi menjunjung values kemuliaan rumah tangga,” katanya.

 

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Aktivis 98

Nasional

Polri Segera Periksa Abu Janda Terkait Cuitan “Islam Agama Arogan”
apahabar.com

Nasional

Dua WNI Positif Virus Corona Tinggal di Depok
Kronologi Lengkap Penangkapan Gembong Narkotika di Banjarmasin

Nasional

Kronologi Lengkap Penangkapan Gembong Narkotika di Banjarmasin
apahabar.com

Nasional

Pelindo III Sediakan Belasan Ribu Tiket Gratis Mudik Lebaran, Begini Caranya

Nasional

Pedofil di Prabumulih Sumsel Cabuli 35 Anak Sejak 1992
apahabar.com

Nasional

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Insiden Siswa Hanyut di Sleman
Sayangnya, Alan tidak menjelaskan secara detail kasus yang menimpa Vanessa Angel.

Nasional

Vannesa Angel Jadi Tersangka Lagi
Update Covid-19 di Indonesia: 5.136 Positif, 446 Sembuh

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: 5.136 Positif, 446 Sembuh
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com