Tiba di Banjarbaru, Presiden Jokowi Bertolak ke Banjarmasin Pak Jokowi! Siswa Peserta Vaksinasi Banjarmasin Tak Mau Sepeda Jokowi Tiba di Kalsel, Panggung Alalak Jadi Tontonan Warga BREAKING! Presiden Jokowi Tiba di Kalsel Jelang Peresmian, Jembatan Sei Alalak Belum Ditutup Total

Surati Presiden, Muhammadiyah Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

- Apahabar.com     Rabu, 30 Juni 2021 - 20:00 WITA

Surati Presiden, Muhammadiyah Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center Agus Samsudin. Foto-Muhammadiyah via Beritasatu.com

apahabar.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah tegas dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mengalami lonjakan akhir-akhir ini.

Salah satu poinnya Muhammadiyah meminta agar pemerintah menarik rem darurat.

“Kami dorong pemerintah untuk mengambil keputusan tegas. Sudah saatnya untuk menginjak rem darurat dan jangan ditunda lagi,” ujar Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center, Agus Samsudin dalam keterangan pers seperti dilansir Antara, Rabu (30/6).

Permintaan Muhammadiyah itu bercermin pada lonjakan kasus yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir dan mencapai angka tertinggi pada 27 Juni 2021 sebanyak 21.342 kasus terkonfirmasi positif.

Di samping itu, tingkat keterisian ruang perawatan di hampir seluruh rumah sakit, terutama di pulau Jawa, rata-rata sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Belum lagi diperparah dengan fasilitas isolasi mandiri di luar fasilitas layanan kesehatan yang masih sangat terbatas.

Apabila tak segera tertangani maka berdampak pada risiko kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia karena kurangnya ruang perawatan bagi pasien Covid-19, kurangnya jumlah tenaga kesehatan, serta logistik medis seperti alat pelindung diri, oksigen, serta obat-obatan.

“Karena RS sekarang mengalami tekanan yang besar, kami meminta pemerintah juga menjamin ketersediaan hal-hal yang terkait kerumahsakitan seperti APD, oksigen, ruang keperawatan, dan sebagainya,” katanya.

Sejumlah rekomendasi yang disampaikan Muhammadiyah dalam penanganan pandemi Covid-19 yakni meminta Presiden Jokowi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat seperti di awal-awal pandemi.

PSBB ketat dilakukan minimal di pulau Jawa dalam jangka waktu dua hingga tiga minggu ke depan. Kemudian, kebijakan harus disertai penegakan hukum yang tak tebang pilih, penindakan terhadap narasi hoaks, dan pemerintah harus memberi jaminan sosial bagi warga terdampak ekonomi selama PSBB tersebut dilakukan.

“Kami paham bahwa ini akan ada dampak ekonomi yang cukup berat tapi saat ini kami punya keyakinan nyawa manusia, kemanusiaan menjadi yang harus diprioritaskan saat ini,” tandasnya.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Masih Buron, KPK Minta Penyuap Komisioner KPU Serahkan Diri
apahabar.com

Nasional

Mabes Polri Benarkan Penangkapan Jaringan Terduga Teroris di Palangkaraya
apahabar.com

Nasional

Nah, RSPON Terima 350 Pasien Stroke Tiap Hari!
apahabar.com

Nasional

DPR: Segera Ajukan RUU, Supaya Pemindahan Ibu Kota Tak Sekadar Wacana
apahabar.com

Nasional

BPD Aceh Sebut Mardani H Maming Layak Pimpin HIPMI
apahabar.com

Nasional

Australia Serukan Penyelidikan Virus, Indonesia Fokus Tangani Covid-19
Pandora Papers

Nasional

Luhut Soal Pandora Papers: Kalau Saya Salah, Hukum Saja
SNMPTN 2021

Nasional

Pendaftaran SNMPTN 2021 Mulai Dibuka, Simak Caranya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com