Kucurkan Miliaran Rupiah, PPKM Level IV Banjarmasin Tanpa Jam Malam Tok! Banjarmasin Esok PPKM Level IV, Berikut Ketentuannya Meninggal di Rumah, Guru Khalil Sempat Tak Sadarkan Diri Sejak Kamis Dikenal Karismatik, Alumni Ponpes Darussalam Sukses Jadi Bupati Banjar Kini Telah Tiada Ibnu Sina Ingin Penerapan PPKM Level IV Banjarmasin Lebih Humanis

Batasi Pergerakan Masyarakat, Kemenhub Rilis Ketentuan Perjalanan Selama Libur Iduladha

- Apahabar.com     Senin, 19 Juli 2021 - 17:32 WITA

Batasi Pergerakan Masyarakat, Kemenhub Rilis Ketentuan Perjalanan Selama Libur Iduladha

Ilustrasi - Petugas gabungan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor melakukan penyekatan di pintu keluar Tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Jawa Barat, Minggu (18/7/2021). Foto-Antara/Yulius Satria Wijaya/hp

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan regulasi untuk membatasi adanya pergerakan masyarakat.

Hal itu berkaitan dengan libur Iduladha 1442 Hijriah yang jatuh pada Selasa (20/7) besok.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub telah menetapkan Surat Edaran Nomor SE 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 43 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.

“Dalam SE terbaru ini ada sejumlah perubahan yang kami muat. Di antaranya selama masa libur Iduladha tanggal 19 Juli sampai 25 Juli 2021 maka diberlakukan pembatasan seluruh perjalanan ke luar daerah. Namun bagi pekerja sektor esensial dan kritikal, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak masih diperkenankan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dalam siaran pers, seperti dilansir Antara, Senin (19/7).

Budi menjelaskan yang termasuk dalam kategori pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak yakni pasien sakit keras, ibu hamil yang didampingi satu anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi dua orang, dan pengantar jenazah non-Covid-19 dengan jumlah maksimal 5 orang.

“Bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi darat di dalam Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksinasi dan hasil tes negatif RT-PCR 2×24 jam atau Antigen 1×24 jam. Sementara di luar Pulau Jawa dan Bali, hanya perlu menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR 2×24 jam atau antigen 1x 24 jam,” ujarnya.

Dirjen Budi juga menyampaikan syarat kartu vaksinasi dikecualikan bagi kendaraan pengangkut logistik, pasien yang sakit keras, ibu hamil dan satu orang pendamping, kepentingan persalinan serta dia orang pengantar, maupun pengantar jenazah non-Covid-19 dengan maksimal lima orang pendamping.

“Bagi para pekerja yang akan keluar daerah wajib membawa dokumen seperti Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan dari pemda setempat. Selain itu dapat juga dengan surat tugas yang ditandatangani pejabat minimal Eselon 2 dan berstempel basah atau dengan tanda tangan elektronik. SE 51 Tahun 2021 ini mulai berlaku sejak 19 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian,” ujarnya.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Kasus Harian Covid-19 di Atas 1.000
apahabar.com

Nasional

Blokir Internet di Papua, Mampukah Meredam Situasi?
apahabar.com

Nasional

Semua Pasien Covid-19 di Kamboja Berhasil Sembuh
Yogyakarta

Nasional

Hari Ini, Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta dan Semarang
apahabar.com

Nasional

Protes di Jalur Gaza, Tentara Israel Lukai 75 Warga Palestina
apahabar.com

Nasional

Google Siapkan Fitur Tangkal Hoaks di Pilkada Serentak 2020
apahabar.com

Nasional

Viral, Lip Sync Madu 3 Lora Fadil Bareng Semua Istri
apahabar.com

Nasional

Kampanye di Banjarmasin, Jokowi Pamer Kemesraan Lagi dengan Iriana
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com