3 Profesor Bertarung di Pilrek UIN Antasari, DEMA-Senat Beri Sederet Catatan Kritis Arab Saudi Izinkan Wisatawan Asing Masuk Mulai 1 Agustus, Intip Syaratnya Siap-siap! Sejumlah Kawasan Banjarmasin Timur Bakal Alami Gangguan Air Bersih Jokowi: Lompatan Kasus Covid-19 Bisa Direm karena PPKM DITANGKAP! Pengeroyok-Penusuk Remaja di Warung Miras Banjarmasin

BPJS Kesehatan Barabai Teken Kesepakatan bersama Kejari

- Apahabar.com     Sabtu, 17 Juli 2021 - 16:19 WITA

BPJS Kesehatan Barabai Teken Kesepakatan bersama Kejari

Penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan Cabang Barabai dengan Kejari HSU secara virtual, Kamis (17/7).Foto-Feri for apahabar.com.

apahabar.com, BARABAI – BPJS Kesehatan Cabang Barabai terus mengejar penegakkan kepatuhan badan usaha (BU) se-Banua Anam.

Kali ini, kerja sama diambil bersama Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU). Tujuannya untuk penegakkan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Chohari akan terus menghimpun dukungan Kejari HSU dalam upaya penegakan kepatuhan BU.

“Kami berikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kejari HSU dalam mendukung kami menegakkan kepatuhan BU melalui penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK),” kata Chohari usai kegiatan yang dilakukan secara virtual, Kamis (17/7) tadi.

Saat ini, rinci Chohari, peserta JKN-KIS yang terdaftar pada segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) di HSU mencapai 5.190 jiwa yang tersebar pada 142 BU.

Terkait penerbitan SKK, Chohari menyebut ada 48 yang diserahkan ke Kejari HSU.

“Dari jumlah tersebut, 13 BU berkomitmen untuk membayar, 22 BU belum memenuhi panggilan dan 13 BU patuh dengan nominal penyelamatan Rp. 36.900.561,” papar Chohari.

Melihat hal itu, Chohari menilai kerja sama yang telah berjalan ini cukup efektif. Pihaknya pun terus berharap sinergi terjalin harmonis antara BPJS Kesehatan Cabang Barabai dengan Kejari HSU.

“Terutama terkait pemanggilan kedua bagi 22 BU yang belum memenuhi panggilan SKK sebelumnya,” tutup Chohari.

Kepala Kejari HSU, Novan Hadian menyatakan meski dalam masa pandemi Covid-19 upaya penegakan kepatuhan BU harus terus dilaksanakan.

“Kami akan terus berupaya untuk membantu dan berkontribusi dalam upaya penegakan kepatuhan BU dalam kaitannya dengan BPJS Kesehatan kendati harus bersiasat dengan perkembangan pandemi Covid-19 ini,” tegas Kajari.

Menurut Kajari, kesepakatan ini tidak boleh hanya berjalan diatas kertas saja, melainkan perlu upaya nyata dari seluruh pihak terkait dalam rangka mewujudkan hal-hal yang telah menjadi tujuan.

“Harus menjadi perhatian kita bersama agar BU terus berperan aktif memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya, karena kesehatan bukan satu hal yang dapat ditawar-tawar,” terang Kajari.

Dia mengimbau agar terus menumbukan pemahaman kepada para pelaku BU agar mendaftarkan pegawainya sebagai peserta program JKN-KIS. Misalnya, dengan sudah terdaftar sebagai peserta, berarti sudah berkontribusi memenuhi salah satu hak dasar memperoleh jaminan kesehatan.

Poin-poin tersebut, menurut Kajari, menjadi sangat krusial sebagai perwujudan dari kesepakatan bersama yang telah ditandatangani.

“Semoga ke depan tingkat kepatuhan BU akan terus meningkat sehingga penerbitan SKK yang merupakan jalan terakhir penegakan kepatuhan BU akan semakin berkurang,” tutup Kajari.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Panglima TNI

HST

Pascabanjir Dahsyat HST, 5 Mayat Ditemukan di Hantakan
Bupati HST Chairansyah

HST

SP4N Lapor! HST Naik Top 46 se-Indonesia
Diknas

HST

PTM di HST Menyesuaikan Zona Covid-19, Diknas: 19 Juli Simulasi
Sungai Buluh

HST

Tertumpuk Sampah, Warga di Sungai Buluh HST Turun Tangan
PTM

HST

PTM di HST Ditunda Sepekan, Begini Alasannya!
Sutarti

HST

Berkas Sutarti P-21, Proses Tahap 2 di Rutan Barabai Berlangsung Dramatis 
Jembatan Darurat

HST

Jembatan Darurat di Waki HST Putus Lagi, Warga Minta Dibangun Permanen
Banjir

HST

Bupati Barito Utara Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir HST
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com