Kalsel Tidak Izinkan Tenaga Kerja Asing Masuk Berhasil ke Antariksa, Miliarder Dunia Jeff Bezos Disebut Titisan Alien Demang Lehman Sosok Panglima Perang Banjar, Penelusuran Misteri Kematian dan Makamnya Hari Ini, Belasan Pasien Covid-19 Tanah Bumbu Sembuh! Khawatir Ada Korban, Warga Kotabaru Ramai-Ramai Tangkap Buaya Liar

Catat! Kepesertaan BPJS Kesehatan Jadi Salah Satu Syarat Perizinan BU di HSU

- Apahabar.com     Senin, 19 Juli 2021 - 14:21 WITA

Catat! Kepesertaan BPJS Kesehatan Jadi Salah Satu Syarat Perizinan BU di HSU

Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tahap II Tahun 2021 HSU yang digelar secara virtual. Foto-Istimewa

apahabar.com, BARABAI – BPJS Kesehatan Cabang Barabai berupaya mewujudkan kerja sama dengan pemerintah dalam hal pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja di Hulu Sungai Utara (HSU).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Chohari mengharapkan dukungan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPNaker) HSU untuk mewajibkan setiap Badan Usaha (BU) terdaftar sesuai domisili operasional badan usahanya.

Chohari merinci, di HSU, jenis kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) berkontribusi sebesar 30 persen atau sebanyak 30.259 jiwa dari total 231.275 jiwa yang terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS di HSU.

“Dari 30.259 jiwa itu, yang terdaftar pada segmen PPU Badan Usaha yakni, 5.190 jiwa,” kata Chohari dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tahap II Tahun 2021 HSU yang digelar secara virtual belum lama tadi.

Menanggapi hal itu, Dinas PMPTSPNaker HSU telah mempunyai terobosan baru mengenai perizinan.

Salah satu terobosan baru itu yakni, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dan pemberian izin usaha.

PMPTSPNaker sudah memasukkan SOP dan SPP terkait pengurusan perizinan, sehingga dalam setiap pengurusan izin usaha, BU maupun perorangan yang melakukan pengurudan izin diwajibkan memenuhi kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Terkait dengan mendaftarkan sebagai peserta JKN-KIS, maupun bagi yang memiliki tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan hendaknya agar melakukan pelunasan terlebih dahulu,” kata Kepala Dinad PMPTSPNaker, M Syarif Fajerian Noor.

Selain itu, Syarif juga mengungkapkan, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diselenggarakan oleh pihaknya kepada BU, juga mengingatkan terkait kewajiban pemberi kerja terkait BPJS Kesehatan.

BU yang menunggak pembayaran, kata Syarif tentu akan menjadi perhatian. Setiap aktivitas kepengurusan perizinan, PMPTSPNaker akan mengingatkan dan melakukan pengurusan hal tersebut terlebih sehingga baru bisa dilayani pengajuan izinnya.

“Saat ini kita sudah punya Mall Pelayanan Publik (MPP) di HSU sehingga pelayanan BPJS Kesehatan dan DPMPTSPNaker bisa bersebelahan dan meningkatkan sinergi, saling cek dan memudahkan proses koordinasi,” tutup Syarif.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

BPJS Kesehatan Barabai

Beranjak dari Pengalaman, Kepala Perusahaan Ini Daftarkan JKN-KIS Karyawannya
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Mengintip Prestasi Dokter Aminah, Peraih Penghargaan BPJS Award 2020  
BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Barabai

Jamkes Pasutri di Balangan Mendadak Tak Aktif, Begini Penjelasan BPJS Kesehatan
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Tunggu Kelahiran, Mukminah Pastikan Cicitnya Terdaftar JKN-KIS
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Jalan Kaki Telusuri Nusantara, Pria asal Sumedang Berbekal JKN KIS
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Luthpie Pilih Jadi Peserta Mandiri
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Warga HST Ini Rasakan Manfaat JKN-KIS BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Barabai

Orang Tua Siaga, Lutfi Langsung Daftarkan Si Kecil Jadi Peserta JKN-KIS
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com