Mulai Esok, RS Idaman Banjarbaru Kembali Terima Pasien Baru PPKM Level IV: Banjarmasin Jauh Lebih Boros Ketimbang Banjarbaru Ssttt.. Satu Pembunuh Perawat RSDI Banjarbaru Lolos Penyergapan di Jawa Laut Cerita Relawan Banjar: Pahitnya Daun Sungkai Bisa Menyembuhkan Bantu Pasien Isoman, Menteri Muhadjir Pantau Asman Toga di Banjarmasin Utara

Defisit Anggaran Pemprov Kalsel Capai Ratusan Miliar

- Apahabar.com     Kamis, 8 Juli 2021 - 18:09 WITA

Defisit Anggaran Pemprov Kalsel Capai Ratusan Miliar

Ilustrasi. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARBARU – Pemprov Kalimantan Selatan sedang defisit anggaran.

Berdasarkan hitung-hitungan Pemprov Kalsel saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sedang mengalami defisit hingga ratusan miliar.

Kasubbid Dana Transfer Daerah pada Bakeuda Kalsel, Alfiansyah, mengatakan defisit anggaran ini disebabkan dana perimbangan dari pusat pada 2021 terkoreksi cukup besar.

“Turunnya sekira Rp300 miliar,” ujarnya, Kamis (8/7).

Pada 2020 alokasi yang ditetapkan untuk bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk Kalsel sebesar Rp855 miliar.

“Tapi tahun ini alokasi yang diterima cuma Rp646 miliar. Itu baru satu potensi, belum penurunan dari DAU dan DAK,” bebernya.

Dana transfer pada tiga tahun terakhir, kata dia, realisasinya memang cenderung menurun. Hal ini karena pemasukan negara dari sektor batu bara dan lainnya tidak optimal.

“Jika terus seperti ini dan Covid-19 belum berakhir, mungkin tahun depan dana perimbangan atau dana transfer akan kembali turun,” jelasnya.

Selain berkurangnya dana transfer daerah, defisit anggaran terjadi juga karema ada sejumlah pengeluaran tidak terduga.

Salah satunya soal instruksi pemerintah pusat jika dana tenaga kesehatan Covid-19 diserahkan ke daerah.

“Juga berdasarkan surat Kementerian Keuangan, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dibayarkan oleh daerah,” imbuhnya.

Sementara Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Provinsi Kalsel, Rustamaji mengaku intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak air permukaan mau tidak mau harus dilakukan.

Sedangkan untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), menurutnya, sulit untuk dimaksimalkan, karena daya beli masyarakat membeli kendaraan baru menurun.

Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0 persen sendiri diakuinya tidak berdampak terhadap penjualan mobil baru di Kalsel, karena konsentrasi masyarakat yang masih terfokus pada pemenuhan hidup sehari-hari.

“Kita hanya dapat mengandalkan PKB dan pajak air permukaan untuk menutupi defisit anggaran ini,” sahutnya.

Sebagai informasi, pendapatan daerah pada APBD 2021 sendiri ditetapkan Rp5,415 triliun. Sedangkan anggaran belanja daerah Rp5,515 triliun lebih.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Pemprov Kalsel

HUT Kalsel ke-70 dan Momentum Pembangunan Banua yang Lebih Baik
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Apresiasi Pengembangan Profesionalisme Guru di Kalsel, Paman Birin Puji PGRI
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Tuntas Gelar HPN di Kalsel, Paman Birin Bagai Dapat Durian Runtuh

Pemprov Kalsel

PSU di Banjarmasin, Jabatan Wali Kota Masih dipegang Pelaksana Harian
Karhutla

Pemprov Kalsel

Nol Hotspot, Pemprov Kalsel Siaga Dini Pencegahan Karhutla
Banjir

Pemprov Kalsel

Jangan Khawatir! Disdukcapil Kalsel Ganti Kartu Kependudukan Korban Banjir
banjir

Pemprov Kalsel

Tak Ingin Kebanjiran Lagi, Pemprov Kalsel Segera Pasang Sistem Peringatan Dini
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Gaet Investor, Kalsel Andalkan Forum Investasi IKN
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com