Kucurkan Miliaran Rupiah, PPKM Level IV Banjarmasin Tanpa Jam Malam Tok! Banjarmasin Esok PPKM Level IV, Berikut Ketentuannya Meninggal di Rumah, Guru Khalil Sempat Tak Sadarkan Diri Sejak Kamis Dikenal Karismatik, Alumni Ponpes Darussalam Sukses Jadi Bupati Banjar Kini Telah Tiada Ibnu Sina Ingin Penerapan PPKM Level IV Banjarmasin Lebih Humanis

Dewan Kotabaru Minta Pemkab Perhatikan Insentif Para Guru Ngaji

- Apahabar.com     Rabu, 21 Juli 2021 - 20:15 WITA

Dewan Kotabaru Minta Pemkab Perhatikan Insentif Para Guru Ngaji

Anggota DPRD Kotabaru, M Luthfi. Foto-Istimewa

apahabar.com, KOTABARU – Belum dibayarnya bantuan insentif untuk para guru mengaji menjadi atensi tersendiri kalangan DPRD di Kotabaru.

M Luthfi anggota DPRD Kotabaru, pun menaruh harapan besar pemerintah kabupaten setempat dapat memberikan perhatian, dan prioritas para guru ngaji.

Namun sejauh ini, alokasi anggaran untuk bantuan guna membayar insentif guru ngaji, penyuluh agama, ustaz, ustazah belum ditandantangani oleh bupati.

“Jadi, kami sudah mengusulkan lewat pandangan fraksi, agar bantuan untuk mereka segera diproses, mengingat mereka adalah orang yang berjasa dalam mencetak generasi yang beraklakul karimah,” ujar Luthfi, Rabu (21/7).

Luthfi menyebut, bantuan untuk mereka dinilai belum maksimal. Sebab, dari 12 bulan hanya 6-8 bulan saja mereka mendapatkan bantuan insentif dari pemerintah daerah.

Sementara, bantuan dari pemerintah pusat juga dinilai minim, karena dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, hanya ada sekitar 200 orang yang mendapatkan insentif dari pusat.

“Kalau tidak salah di Kotabaru ini hanya mendapatkan jatah sekitar tujuh orang saja. Sementara, jumlah guru ngaji, ustaz ustazah pesantren, penyuluh agama, marbot, dan yang lainnya sekitar 885 orang,” terangnya.

Kabag Kesra Setda Kotabaru, Zabidi, menjelaskan, terkait dengan belum dibayarkannya bantuan tersebut karena ada beberapa faktor.

Di antaranya, Bupati Kotabaru baru dilantik pertengahan April 2021, bantuan tersebut hanya berdasarkan kebijakan bupati, bukan sebuah kewajiban, sehingga sangat bergantung pada kebijakan dan kondisi kas keuangan daerah.

“Intinya, kami juga memerlukan verifikasi para penerima bantuannya. Sebabnya, bisa jadi yang berhenti, atau meninggal tidak dilaporkan,” ujarnya, baru tadi.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

DPRD Kotabaru

DPRD Kotabaru Uji Publik 3 Raperda Inisiatif
Minamas Group

DPRD Kotabaru

Dewan Apresiasi Minamas Group Beri Karyawan Bonus Rp50 Miliar
DPRD

DPRD Kotabaru

Covid-19 Kotabaru Melonjak Lagi, Ketua DPRD Keluarkan Maklumat
Pasar Kemakmuran

DPRD Kotabaru

Ketua DPRD Kotabaru Pastikan Perbaikan Pasar Kemakmuran Tahun Depan
pangan lokal

DPRD Kotabaru

Komisi II Dukung Penuh Wacana Pengembangan Pangan Lokal di Kotabaru
Destinasi Wisata

DPRD Kotabaru

Dewan Dukung Setiap Desa di Kotabaru Miliki Destinasi Wisata
Pilkada

DPRD Kotabaru

Peran DPRD di Pilkada Diganjar Penghargaan oleh Bawaslu Kotabaru

DPRD Kotabaru

Putra Prioritaskan Pokran untuk Bedah Rumah Tiga Desa di Kotabaru
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com