BREAKING! Siswa Tenggelam di Siring Banjarmasin Akhirnya Ditemukan Selamat! bank bjb Raih Penghargaan Prestisius di Indonesia Financial Top Leader Award 2021 “Ritual Panggil Datu”, Siswa Hilang di Sungai Martapura Disebut Terjebak Detik-Detik Pembunuhan Brutal di Gambah HST, Korban Asyik Cabut Uban Mapolsek BAS HST Gempar! ODGJ Bawa Balok Ngamuk-Kejar Petugas

Mulai Pekan Depan, Kemenhub Tambah Syarat Perjalanan Orang

- Apahabar.com     Jumat, 9 Juli 2021 - 17:07 WITA

Mulai Pekan Depan, Kemenhub Tambah Syarat Perjalanan Orang

Pemeriksaan syarat perjalanan bagi pelaku perjalanan udara. Foto-Antara/Ruth Intan Sozometa Kanafi

apahabar.com, JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah ketentuan baru syarat perjalanan orang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali.

Ketentuan itu dengan menambah sejumlah ketentuan dalam dua Surat Edaran (SE) Kemenhub pada masa PPKM darurat.

“Dan kedua surat edaran ini akan berlaku efektif pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atau perkembangan terakhir di lapangan,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam konferensi pers secara daring, seperti dilansir Antara, Jumat (9/7).

Adita menjelaskan sejumlah ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diubah menjadi SE Nomor 49 Tahun 2021.

Secara umum SE Nomor 43 Tahun 2021 memuat ketentuan syarat perjalanan jarak jauh dan perjalanan dari /menuju Jawa dan Bali harus menunjukkan kartu telah vaksin (minimal dosis pertama), hasil RT-PCR 2×24 Jam atau Antigen 1×24 Jam.

Adapun tambahan ketentuan perjalanan dalam SE Nomor 49 Tahun 2021 adalah memberlakukan syarat bagi penumpang untuk menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, bagi masyarakat yang akan ke Jakarta.

“Selain STRP, diberlakukan juga Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon dua bagi sektor pemerintahan, yang berstempel, cap basah, atau tanda tangan elektronik,” ujar Adita.

Kemenhub, lanjut dia, juga memperketat syarat perjalanan bagi calon penumpang Kereta Rel Listrik (KRL), yang sebelumnya diatur dalam SE Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perkeretaapian, kemudian diubah menjadi SE Nomor 50 Tahun 2021.

Dalam Surat Edaran yang baru, masyarakat yang bisa naik KRL nantinya adalah para pekerja perkantoran di sektor esensial ataupun kritikal dengan menyertakan STRP dari pemerintah daerah (pemda) setempat dan atau surat tugas yang diteken pimpinan perusahaan.

Dia menambahkan perjalanan rutin dengan kereta dalam wilayah aglomerasi itu wajib dilengkapi dokumen STRP atau surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan atau minimal pejabat eselon II yang berstempel cap basah atau tanda tangan elektronik.

“Menambah ketentuan tentang perjalanan rutin kereta komuter dalam wilayah aglomerasi hanya berlaku bagi perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan kritikal sesuai perundang-undangan yang berlaku,” jelas Adita.

Pemerintah melalui Kemenkomarves telah memperjelas aturan masuk kerja pada sektor esensial dan kritikal. Adapun bidang yang menjadi sektor esensial sebagai berikut:

a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan
lembaga pembiayaan.
b. Pasar modal.
c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
d. Perhotelan non penanganan karantina.
e. Industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri).

Sedangkan untuk sektor kritikal, kriterianya sebagai berikut:
a. Kesehatan
b. Keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Energi
d. Logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat
e. Makanan dan Minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan
f. Petrokimia
g. Semen dan bahan bangunan
h. Objek Vital Nasional
i. Proyek Strategis Nasional
j. Konstruksi
k. Utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah)

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

WALHI

Nasional

WALHI: Penting Turunkan Emisi dari Penggunaan Lahan dan Kehutanan
Rawon

Nasional

Bikin Bangga, Rawon Juara Sup Terenak di Asia
apahabar.com

Nasional

Inisiatif Indonesia Kembali Sukses Gelar Asian Festival di Bulgaria
apahabar.com

Nasional

Tsunami di Selat Sunda Fenomena Langka
apahabar.com

Nasional

Jokowi Targetkan 75 Persen Suara di Kalteng
Jokowi

Nasional

Survei ASI: 67,4 Persen Publik Puas pada Kinerja Jokowi-Maruf
apahabar.com

Nasional

Usai Jualiari Batubara Tersangka, Kemensos: Bantuan Tetap Jalan
Presiden Jokowi

Nasional

Menteri hingga Gubernur Dapat Ultimatum Jokowi Soal Laporan BPK
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com