BREAKING! Gugatan Jilid II Denny Indrayana Rontok, MK Kuatkan Kemenangan BirinMu Coffee Shop Banjarmasin Dibobol Maling, Terekam CCTV Pelaku Telanjang Bulat PPKM Level IV, Covid-19 di Banjarmasin-Banjarbaru Malah Naik…. LEGAWA! Tim H2D Ucapkan Terima Kasih ke Warga Kalsel MK Jelaskan Insiden Cegat Mobil di Gugatan Jilid II Denny Indrayana

Paman Yani Sosper Pergub Pajak Daerah ke Kelumpang Hilir Kotabaru

- Apahabar.com     Minggu, 11 Juli 2021 - 07:00 WITA

Paman Yani Sosper Pergub Pajak Daerah ke Kelumpang Hilir Kotabaru

Muhammad Yani Helmi saat Sosper di Kelumpang Hilir, Kotabaru. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalsel, M Yani Helmi menggelar sosialisasi perda (sosper) ke Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru.

Perda nomor 5/2011, tentang pajak daerah provinsi serta Pergub nomor 14 tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) menjadi bekal sosper politisi yang akrab disapa Paman Yani itu.

“Alhamdulillah hari ini bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, saya berkesempatan untuk memberikan sosialisasi Perda. Dimana masyarakat harus mengerti tentang perda yang dibikin oleh wakilnya. Adapun Sosper kali ini tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB),” jelas anggota DPRD dari fraksi Golkar Daerah Pemilihan VI Kabupaten Kotabaru dan Batulicin.

Yani Helmi juga menyoroti tentang kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak yang masih belum maksimal. Khususnya ketika pembayaran bea balik nama dalam pembelian kendaraan bermotor yang harus ke Mapolda Kalsel.

“Kemudahan bagi wajib pajak oleh negara harusnya dilakukan. Jangan sampai harus ke ibukota Kalsel (Mapolda). Nanti akan kita sampaikan di rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Keuangan Daerah dan stakeholder terkait,” ujarnya.

Paman Yani juga menyebut, hal ini sudah menjadi keluhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotabaru yang notabenenya adalah wilayah kepulauan. Sehingga apabila berurusan tentang perpajakan, mereka harus keluar biaya yang tidak sedikit.

“Perlu segera diakomodir oleh pembina Samsat, Gubernur dan Kapolda serta jajaran lainnya,” sebutnya.

Sementara itu, mantan Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Ismail, yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan ini menyebut, kemudahan bagi masyarakat selaku wajib pajak menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan, agar pembangunan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat berjalan dengan baik.

“Pajak ini untuk pembangunan di daerah, setiap pajak yang dibayarkan di Samsat, akan dibagi untuk provinsi dan kabupaten sesuai perhitungannya,” jelasnya saat memberikan paparan.

Adapun Plt Kasi PKB-BBNKB Samsat Kotabaru, Muhammad Fahmi Arif, selaku narasumber lainnya menjelaskan mengenai perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Fahmi menyebut, setiap kendaraan bermotor mempunyai variasi biaya pajak sesuai dengan bobot dan harga jualnya.

“Untuk menghitung berapa pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan, berdasarkan rumusnya sesuai dengan peraturan adalah, nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dikalikan dengan bobot dikalikan tarif, maka didapatan hasil untuk pajak kendaraan bermotor,” terangnya.

Fahmi mengambil contoh, sesuai peraturan, untuk jenis minibus dengan NJKB 100 juta rupiah, dengan bobot 1,050, kemudian mempunyai tarif sebesar 1,5 persen, maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp1.575.000,.

“Kalau untuk tarif BBNKB, rumusnya adalah NJKB dikali 10 persen untuk BBN 1. Sedangkan untuk BBN 2, rumusnya NJKB dikali 1 persen,” sebutnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Tips Jitu Sekretariat DPRD Kalsel Tingkatkan Kinerja
BPJS

DPRD Kalsel

Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPRD Kalsel Tawarkan Solusi
apahabar.com

DPRD Kalsel

Sebelum Ketok Palu, Raperda Pemberdayaan Desa Wisata di Kalsel Lewati Uji Publik
ADARO

DPRD Kalsel

Dewan Kalsel Ngotot Undang ADARO Antisipasi PHK Massal
APBD

DPRD Kalsel

Tok! Perda APBD Kalsel 2021 Disepakati

DPRD Kalsel

Dewan Kalsel Kawal Anggaran Porprov 2022
apahabar.com

DPRD Kalsel

Dewan Kalsel Tak Ingin Raperda Desa Wisata Sekadar Formalitas
apahabar.com

DPRD Kalsel

Tinjau Lokasi Kebakaran, DPRD Kalsel Kirim Bantuan Pakaian Sekolah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com