Hari Ini, Belasan Pasien Covid-19 Tanah Bumbu Sembuh! Khawatir Ada Korban, Warga Kotabaru Ramai-Ramai Tangkap Buaya Liar Banjarbaru Masuk PPKM Level IV, Wali Kota Tunggu Instruksi Presiden Komisi VII DPR-RI Kunjungan Kerja ke PLN Palangka Raya Skenario Jika Kalsel Terapkan PPKM Level III: Serba Terbatas!

Pemerintah Putuskan Vaksin Berbayar Dibatalkan

- Apahabar.com     Jumat, 16 Juli 2021 - 20:59 WITA

Pemerintah Putuskan Vaksin Berbayar Dibatalkan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana penerapan vaksinasi berbayar. Foto-Antara.

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana penerapan vaksinasi berbayar.

Hal itu ditegaskan Sekretatis Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7).

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut,” kata Pramono Anung seperti dilansir Antara, Jumat (16/7).

Sebelumnya PT Kimia Farma mengungkapkan BUMN tersebut membuka program Vaksinasi Gotong Royong Mandiri dengan menggunakan vaksin Sinopharm.

“Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” ujar Pramono menambahkan.

PT Kimia Farma rencananya akan menjadi pihak yang menyelenggarakan vaksinasi berbayar. Yakni dengan harga vaksin berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma adalah Rp 879.140.

Rinciannya pembelian vaksin sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp 117.910 per dosis.

Untuk dua dosis vaksin, harga vaksin adalah sebesar Rp 643 ribu, sedangkan untuk dua kali layanan vaksinasi tarif-nya Rp 253.820.

“Hal yang berkaitan dengan vaksin Gotong Royong mekanismenya tetap melalui perusahaan, dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada,” papar Pramono.

Artinya, menurut Pramono, mekanisme untuk seluruh vaksin baik vaksin Gotong Royong maupun vaksinasi yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya ‘sense of crisis’ seluruh kementerian lembaga para pemimpin harus ada,” ungkap Pramono.

Presiden Joko Widodo pun disebut melarang seluruh menteri dan kepala lembaga untuk bepergian keluar negeri.

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya menteri luar negeri karena sesuai bidang tugasnya, yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari bapak Presiden,” tutur Pramono.

Diketahui saat pandemik Covid-19 ada sejumlah menteri yang melakukan perjalanan keluar negeri.

Misalnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Prancis pada akhir Juni 2021.

Menteri PPN dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri pertemuan G20 di Italia juga pada akhir Juni 2021.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Singapura pada 13 dan 14 Juli 2021.

“Dengan tingginya angka pasien isoman maka pada kementerian dan lembaga diminta proaktif membuat isoman pada kementerian dan lembaga masing-masing,” ungkap Pramono.

Untuk kementerian dan lembaga yang besar atau pemerintah daerah yang punya anggaran besar maka minimum dapat membuat tempat isoman bagi 300-500 pasien.

“Untuk itu dibuat secara baik dipersiapkan dan kemudian pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung,” demikian Pramono.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Gunung Sinabung

Nasional

Gunung Sinabung Kembali Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 2.000 Meter
apahabar.com

Nasional

Pemilu 2019, Ribuan Napi di Kalsel Terancam Gagal Nyoblos..!
apahabar.com

Nasional

Penelitian Terbaru, Virus Corona Menyebar Lebih Cepat dari Prediksi WHO
Buruh

Nasional

Wakil Ketua MPR Sarankan Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat Soal RUU Cipta Kerja
Abdee Slank

Nasional

Erick Thohir Tunjuk Abdee Slank Masuk Jajaran Komisaris Telkom
Penyebaran Covid-19 di Makassar Melalui Transmisi Lokal

Nasional

Penyebaran Covid-19 di Makassar Melalui Transmisi Lokal
apahabar.com

Nasional

5.757 Rumah Terendam, Amuntai HSU Darurat Banjir!
apahabar.com

Nasional

Jayapura Diterjang Banjir Bandang, Korban Mencapai 42 Orang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com