Duel Maut, Kakek Aniaya Tetangga hingga Tewas di Banjarmasin Terancam Hukuman Berat Ke Kalsel, Jokowi Tak Hanya Resmikan Jembatan Sei Alalak Prokes Dilonggarkan, Arab Saudi Hapus Aturan Jaga Jarak di Masjidil Haram Geger! Warga Hilir Kotabaru Temukan Mayat Bayi dalam Kardus Setelah Kakak, Sang Adik yang Hilang di Hampang Kotabaru Ditemukan Meninggal

Raih Opini WTP, Pemkot Banjarbaru Diberi Aplaus Wakil Rakyat

- Apahabar.com     Kamis, 1 Juli 2021 - 17:30 WITA

Raih Opini WTP, Pemkot Banjarbaru Diberi Aplaus Wakil Rakyat

Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Nur Irsan Finazli. Foto-Humpro DPRD for apahabar.com

apahabar.com, BANJARBARU – DPRD Banjarbaru mengapresiasi pemerintah kota (pemkot) yang meraih predikat opini WTP dari BPK RI atas laporan LPJ APBD Tahun 2020.

“Semoga bisa dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya dengan meminimalisir temuan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Nur Irsan Finazli, Kamis (1/7).

Tahun ini, kata dia, adalah kali pertama DPRD Kota Banjarbaru membentuk pansus untuk Raperda Pertanggungjawaban APBD.

“Biasanya langsung kita bahas di banggar dan disetujui saja untuk disahkan menjadi perda,” bebernya.

Setelah dibahas, Irsan menuturkan ada atau tidak dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD, soal terjadi cross budget, yang sudah dituangkan dalam LHP
dan ada tidaknya temuan dari BPK RI, apa saja. Lalu apa rekomendasinya.

“Saya melihat, ternyata masih ada temuan yang masih berulang ditahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.

“Hal itu yang menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memperbaikinya,” sambung Ketua Pansus Pertanggungjawaban APBD 2020 ini.

Pansus akan membedah LHP BPK RI ini. Hasil dari kajian ini, pansus akan melakukan tindakan-tindakan konstruktif agar temuan dan rekomendasi BPK RI segera ditindaklanjuti, maksimal 90 hari sejak diserahkannya LHP BPK RI ini.

“Norma-norma yang menjadi rujukan BPK RI untuk mengeluarkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemkot Banjarbaru, sudah sesuai dengan norma yang ada,” timpalnya.

Predikat WTP sendiri bukanlah predikat yang mudah didapatkan, karena dari mulai proses perencanaan sampai dengan pelaporan dinilainya sangat sulit.

Dari sisi legislatif dari mulai proses legislasi, budgeting, kontrol, ini harus mendapatkan persetujuan DPRD dan barulah mendapatkan perda.

“Catatan dan kajian hasil bahasan ini akan kami sampaikan setelah melalui proses penajaman ditingkat Pansus,” tandasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Banjarbaru

DPRD Banjarbaru

Sah! 3 Usulan Raperda Pemkot Banjarbaru Diterima DPRD

DPRD Banjarbaru

PC KMHDI Audiensi dengan Ketua DPRD Banjarbaru
DPRD

DPRD Banjarbaru

DPRD Apresiasi Capaian PAD Banjarbaru di Triwulan Pertama 2021
DPRD Banjarbaru

DPRD Banjarbaru

DPRD Banjarbaru Usulkan Angkutan Umum Rute Pasar Bauntung Baru

DPRD Banjarbaru

KNPI Bersama Ketua DPRD Banjarbaru Serahkan Bantuan Korban Banjir
LKPJ Wali Kota Banjarbaru

DPRD Banjarbaru

DPRD Banjarbaru Beri Catatan Terkait LKPJ 2020
Pasar Bauntung

DPRD Banjarbaru

Dewan Banjarbaru Soroti Kebersihan Pasar Bauntung Banjarbaru

DPRD Banjarbaru

Ketua DPRD Banjarbaru Minta Pemkot Suntik Vaksin 1000 Dosis per Hari
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com