Cuaca Kalsel Hari Ini: Pagi Cerah Berawan, Siang Berpotensi Hujan di Seluruh Wilayah Kapolres Angkat Bicara, Kapolsek Bungkam Soal Penembakan Maut Martapura Dugaan Skimming Bank Kalsel, Bank Sentral Angkat Bicara Pemerintah Canangkan Subtitusi Komoditas Impor Beralih ke Produk Dalam Negeri Kementerian Investasi Kantongi 700 Pengaduan Keberatan IUP yang Dicabut  
agustus

Serapan Rendah, Airlangga Desak Pemda Genjot Anggaran

- Apahabar.com     Sabtu, 7 Agustus 2021 - 23:04 WITA

Serapan Rendah, Airlangga Desak Pemda Genjot Anggaran

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejumlah Rp 744,75 triliun pada tahun 2021 dan telah dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 780,48 triliun.

Namun faktanya dana TKDD tersebut baru dapat terealisasi sebesar Rp 373,86 triliun atau sebesar 47,9% dari total alokasi.

Sebab itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan agar Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, usaha kecil menengah dan penanganan Covid-19.

“Hal ini dapat diimplementasikan melalui PEN sesuai kewenangan Pemerintah Daerah,” ujar Menko Airlangga, saat menyampaikan Keynote Speech pada Perayaan 20 Tahun Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Jumat (6/8), dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu ini (7/8).

Terkait dengan otonomi daerah, salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul terutama dalam aspek perekonomian yakni melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah, kata Airlangga, memberikan peluang kepada daerah untuk mandiri dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki dalam mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah sekaligus merupakan instrumen untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah serta meningkatkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Regulasi yang mengatur otonomi daerah telah diatur sejak tahun 1999 dan mengalami penyempurnaan hingga saat ini berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu telah memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian. Meski demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Di saat memasuki tahun 2021 kita terus berada di dalam tren pemulihan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan, dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, serta memulihkan perekonomian dari dampak Covid-19, Pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Regulasi ini merupakan langkah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui transformasi ekonomi. Berbagai peraturan turunan telah diterbitkan dan diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya.

Menurut Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, Indonesia akan menghadapi tantangan besar ke depan untuk dapat pulih dari dampak pandemi Covid-19 serta kembali ke jalur mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

“Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitikberatkan pada APBN dan APBD saja,” katanya.

“Salah satu bentuk skema penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” ujarnya.

Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan merencanakan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Implementasi pengembangan wilayah ini harus mampu berinovasi dan menerapkan perkembangan teknologi dalam pengembangan wilayah kota/kabupaten (smart city) dengan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup (green infrastructure).

Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan juga mampu melakukan mitigasi bencana untuk memiminalkan kerugian yang timbul akibat bencana.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Dewan Pembina KPPOD Sofjan Winandi, Plt. Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman, dan serta jajaran KPPOD.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Bahaya Rokok Elektronik, Ini Kata IDI
apahabar.com

Nasional

Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Buka Ruang Masukan
Wapres

Nasional

Tutup PON XX Papua, Wapres Bahas 2 Agenda Penting
apahabar.com

Nasional

Wagub Hadi Sesumbar 82 Persen Kaltim Jadi Ibu Kota Negara
apahabar.com

Nasional

Anak Pahlawan Pembangunan Trans Papua Terima Beasiswa
apahabar.com

Nasional

Gita Wirjawan: Reportase Berkualitas Media Siber Dibutuhkan di Era Pandemi
apahabar.com

Nasional

Fatwa MUI Dibaca di Kampanye Prabowo, TKN: Itu Ajakan Pilih Jokowi

Nasional

IDI Minta Ulama dan Tokoh Agama Ingatkan Rakyat Taat Protokol Kesehatan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com