Cuaca Kalsel Hari Ini: Tak Ada Peringatan Dini, Semua Wilayah Cerah! Cari Keadilan untuk Rekannya, Ratusan Mahasiswa Geruduk Kejati Kalsel Akhirnya, Pelaku Pembunuhan Guru di RM Wong Solo Tanbu Tertangkap Ketum HIPMI Pusat Bakal Jadi Pembicara di HUT JMSI ke-2 di Sulteng Kalsel Ingin Adopsi Kawasan Kumuh jadi Wisata di Yogyakarta

Temu Jokowi-Parpol Bahas 5 Topik, Bantah Bicarakan Amendemen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pemimpin partai politik (parpol) di koalisi pendukung pemerintah hanya membahas sebanyak lima topik.
- Apahabar.com     Kamis, 26 Agustus 2021 - 09:10 WITA

Temu Jokowi-Parpol Bahas 5 Topik, Bantah Bicarakan Amendemen

Presiden Joko Widodo. Foto-Biro Pers Sekretariat Presiden

apahabar.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G Plate menyampaikan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pemimpin partai politik (parpol) di koalisi pendukung pemerintah hanya membahas sebanyak lima topik.

Johnny membantah anggapan yang menyebut pertemuan turut membahas amendemen UUD 1945.

“Dari lima topik tadi kan tidak dibicarakan tentang UUD 1945, tapi dibicarakan tentang 5 topik yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi,” ucap Jhonny, kutip CNNIndonesia.com.

Dia membeberkan, lima topik yang dibahas itu ialah terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19, perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara, ketatanegaraan, dan ibu kota negara.

Terkait ketatanegaraan, ia menyatakan bahwa topik tersebut tidak terkait dengan struktur negara dan UUD 1945, melainkan soal aturan-aturan yang terkait dengan pemisahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.

“Evaluasi ketatanegaraan bukan struktur negara, bukan kita UUD [1945],” ucapnya.

Wacana amendemen UUD 1945 tengah menjadi sorotan publik saat ini setelah dilempar kembali oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan mendapatkan respons positif dari Jokowi dalam Sidang Tahun MPR pada 16 Agustus 2021 silam.

Bamsoet menegaskan bahwa sebenarnya amendemen UUD 1945 bakal dilakukan untuk membuat kembali Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi. Namun, sejumlah kalangan mencurigai amendemen UUD 1945 akan membuka kotak pandora dan melebar hingga ke pembahasan perubahan periodisasi presiden dan wapres menjadi tiga periode.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Waspada!!! Diare Bisa Jadi Gejala Awal Terinfeksi
apahabar.com

Nasional

Resmi Dilantik, Intip Nama-Nama Dewan Pengawas KPK
Gempa di laut Flores. Foto-Antara/Ho-BMKG

Nasional

Gempa 7,4 Magnitudo NTT, BPBD Flores Timur: Hanya 1 Gedung RS Retak
apahabar.com

Nasional

Tangkal Hoaks, Polri dan JMSI Sepakat Lanjutkan Kerja Sama Literasi
apahabar.com

Nasional

Pelaku Penyerangan Wiranto Dikenal Jago IT
apahabar.com

Nasional

HPN 2020, Ilham Bintang: Deklarasi JMSI Penting dan Perlu Diapresiasi
Kendaraan Listrik

Ekbis

Siap-siap, Pameran Terbesar Kendaraan Listrik IEMS Segera Digelar
Vanessa Anggel

Nasional

Viral Menangis Saat Wawancara Live, Presenter Abraham Silaban Minta Maaf
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com