Bantuan Rp 300 Disetop, Puluhan Ribu Keluarga di Banjarmasin Terdampak Fakta Baru! Motif Lain Pembunuhan Paman Es Kandangan di Paramasan OTT Amuntai, Belasan Nama Baru Dua Hari Diperiksa KPK BREAKING! KPK Periksa 10 Nama Terkait OTT Amuntai, dari Sekda hingga Swasta Salah Tangkap Mahasiswa HMI di Barabai, Rafi Boyong Selongsong Peluru ke Polda

BIN Diretas Hacker China, Keamanan Digital RI Jadi Sorotan

- Apahabar.com     Senin, 13 September 2021 - 12:25 WITA

BIN Diretas Hacker China, Keamanan Digital RI Jadi Sorotan

Ilustrasi hacker. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA -Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono menilai institusi negara di Indonesia telah ditelanjangi imbas banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi sehingga mudah diretas oleh peretas atau hacker dari negara lain.

Hal itu ia sampaikan merespons hacker China dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).

“Nah jadi ini sama aja ada kelemahan luar biasa orang menelanjangi institusi pemerintah. Terlepas apa pun pernyataan Kominfo itu, [peretasan] ini menunjukkan masih banyak kelemahan,” kata Dave dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (13/9).

Dave menegaskan pemerintah butuh keseriusan lebih jauh lagi untuk membenahi persoalan peretasan ini. Terlebih lagi, dugaan peretasan ini menyerang lembaga yang memegang rahasia negara seperti BIN.

Ia menegaskan Komisi I DPR sangat terbuka untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini dengan pemerintah.

“Kalau institusi-institusi itu aja enggak aman bisa di-hack. Gimana dengan yang lain? Buktinya kemarin BPJS bobol, Kemenkes bobol,” kata dia.

Melihat hal ini, Dave mendesak agar pemerintah bisa mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama DPR. Ia optimistis aturan itu bisa membuat pelbagai server-server yang ada di Indonesia lebih berkualitas dan tak mudah dibobol hacker.

Diketahui, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menemui deadlock atau jalan buntu beberapa waktu lalu. Deadlock itu lantaran tidak ada titik temu antara sikap Kominfo dengan Komisi I DPR ihwal penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi.

“Pemerintah harus bisa bekerja dengan DPR untuk membahas RUU terkait kedaulatan siber. Seperti RUU PDP bisa segera dirampungkan. Dan segera di buatkan aturan payung-payung hukumnya,” kata putra dari eks Ketua DPR Agung Laksono tersebut.

Sebelumnya, peneliti keamanan internet dari The Record mengungkapkan ada 10 Kementerian dan Lembaga pemerintah di Indonesia termasuk BIN yang dibobol Mustang Panda Group asal China. Mereka menggunakan private ransomware bernama Thanos.

Bahkan peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi: Terowongan Nanjung Efektif Kurangi Banjir di Bandung Selatan
apahabar.com

Nasional

Jokowi: 105 Ribu APD untuk Tenaga Medis Segera Didistribusikan
apahabar.com

Nasional

Damkar Gagal Evakuasi Induk Kobra dari Plafon Rumah Warga
apahabar.com

Nasional

China Tak Bisa Klaim Natuna, Indonesia Enggan Berperang
apahabar.com

Nasional

Ratusan Buruh Kalsel Siap Deklarasikan Dukung Jokowi
apahabar.com

Nasional

Hore! Listrik Gratis Diperpanjang Hingga September
apahabar.com

Nasional

Mengaku Demi Surga, Seorang Tahanan Potong Kelamin Sendiri
Sekolah

Nasional

PTM Juli, KPAI Soroti 235.527 Kasus Covid-19 Anak Usia Sekolah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com