OTT KPK di Amuntai HSU: Kadis PU hingga Eks Ajudan Bupati Diamankan, Modusnya Fee Proyek BREAKING! Polisi HSU Bekuk Pembunuh Brutal di Amuntai Tengah Terbongkar! Pembunuh Paman Es Kandangan Pura-Pura Anak di Bawah Umur Usai Penarikan Besar dalam Persediaan AS, Harga Minyak Melonjak OTT di Amuntai HSU, KPK Tangkap Pegawai-Pengusaha hingga Segel Ruang Bidang

Blak-blakan, Prancis Tolak Pemerintahan Baru Afganistan

- Apahabar.com     Minggu, 12 September 2021 - 12:43 WITA

Blak-blakan, Prancis Tolak Pemerintahan Baru Afganistan

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian. Foto-net

apahabar.com, PARIS – Pemerintah Prancis secara tegas menolak pemerintah baru Afganistan di bawah rezimTaliban.

Pasalnya, Prancis merasa Taliban telah berbohong mengenai komitmennya untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, serta membuka jalan bagi proses evakuasi.

“Mereka mengatakan akan membiarkan beberapa orang asing dan warga Afghanistan pergi dengan bebas dan (berbicara) tentang pemerintahan yang inklusif dan representatif, tetapi mereka berbohong,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, dilansir rmol.id, Minggu (12/9).

Le Drian sendiri bertolak menuju ke Qatar untuk membahas proses evakuasi dari Afghanistan pada Sabtu malam (11/9).

Ia mengatakan, masih ada beberapa warga negara Prancis, dan ratusan warga Afghanistan yang memiliki hubungan dengan Prancis yang tersisa di Afghanistan.

Namun, ia menekankan, pihaknya tidak akan menjalin hubungan apa pun dengan pemerintahan baru Afghanistan di bawah rezim Taliban.

“Prancis menolak untuk mengakui atau memiliki hubungan apa pun dengan pemerintah ini. Kami menginginkan tindakan dari Taliban dan mereka akan membutuhkan ruang bernafas ekonomi dan hubungan internasional. Terserah mereka,” tegasnya.

Sejauh ini, Prancis telah mengevakuasi sekitar 3.000 orang dan telah mengadakan pembicaraan teknis dengan Taliban untuk memungkinkan keberangkatan tersebut.

Setelah tiga pekan merebut Kabul, Taliban mengumumkan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhund.

Formasi pemerintahan baru Afghanistan ini banyak dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan komitmen Taliban untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Internasional

Jepang Longgarkan Pembatasan Perjalanan untuk Sejumlah Negara
apahabar.com

Internasional

59 Mumi Berusia Ribuan Tahun Ditemukan di Mesir
Menlu Retno

Internasional

Bertemu di Qatar, Menlu Retno Minta Taliban Jalankan Pemerintahan Inklusif dan Hak Perempuan
apahabar.com

Internasional

10 Peserta Terbaik IndonesiaNEXT 2018, Salah Satunya dari Kalimantan

Internasional

Drummer Rolling Stones Wafat, Personel The Beatles Tak Kuasa Menahan Sedih
apahabar.com

Internasional

Mengintip Lokasi Pemandian Kuno Usia 2000 Tahun yang Baru Ditemukan
China

Internasional

Ada Kampung Percontohan Anti-Covid-19 di Wuhan China
apahabar.com

Internasional

Pasien Sembuh Covid-19 Rentan Alami Gangguan Kejiwaan, Simak Penjelasannya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com