Bantuan Rp 300 Disetop, Puluhan Ribu Keluarga di Banjarmasin Terdampak Fakta Baru! Motif Lain Pembunuhan Paman Es Kandangan di Paramasan OTT Amuntai, Belasan Nama Baru Dua Hari Diperiksa KPK BREAKING! KPK Periksa 10 Nama Terkait OTT Amuntai, dari Sekda hingga Swasta Salah Tangkap Mahasiswa HMI di Barabai, Rafi Boyong Selongsong Peluru ke Polda

HET Gas Melon Ingin Dinaikkan, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Meradang

- Apahabar.com     Rabu, 15 September 2021 - 12:04 WITA

HET Gas Melon Ingin Dinaikkan, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Meradang

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, HM Iqbal Yudianoor. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Dengar usulan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas melon (elpiji 3 kilogram) mau dinaikkan, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, HM Iqbal Yudianoor meradang.

Iqbal mau Hiswana Migas Kalsel menunda dulu usulan penyesuaian HET itu. Dia bilang ada banyak faktor yang harus dilihat, misalnya kondisi perekonomian Kalsel yang masih belum begitu bagus pasca diterpa bencana banjir, ditambah lagi pandemi Covid-19 yang belum selesai.

“Apalagi sejumlah daerah di Kalsel baru saja turun dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4,” kata Iqbal, Rabu (15/9).

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) jika tidak ada kejadian luar biasa yang menimpa Banua, rencana menaikan HET wajar saja dilakukan. Ditambah pandemi yang entah kapan berakhir.

Kalau ekonomi masyarakat mulai membaik, pikirnya tidak ada masalah jika Hiswana melakukan penyesuaian Harga HET untuk elpiji 3 Kilogram.

“Tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi ini sudah jelas, peruntukannya bagi masyarakat kurang mampu. Sejatinya harga yang diberikan juga harusnya lebih murah. Jangan malah menyulitkan masyarakat. Di tengah kondisi ini, bagi masyarakat kecil untuk mencukupi kebutuhan hidup saja sudah susah, apalagi sampai ditambah dengan kenaikan harga,” tegasnya.

Penggunaan gas elpiji 3 kilogram yang masih ditemukan kurang tepat sasaran juga sempat disoroti Iqbal. Masih banyak masyarakat tergolong mampu dan pelaku usaha besar yang menggunakan gas bersubsidi tersebut.

“Agar tepat sasaran, harus ada pengawasan serta aturan dan mekanisme yang jelas, siapa saja yang berhak menerimanya. Di sini bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, melainkan seluruh perangkat daerah, dewan, dinas terkait, termasuk aparat kepolisian.

“Perlu andil para perangkat daerah, harus berkoordinasi, mulai provinsi hingga kabupaten kota, termasuk juga aparat hukumnya,” kata Iqbal.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Tok! Dewan Kalsel Sahkan Dua Raperda

DPRD Kalsel

Dewan Kalsel Apresiasi Kinerja Pemkab Kotabaru Bikin Ekonomi Banua Bergairah
Mudik

DPRD Kalsel

Tak Buat Bingung, Dewan Kalsel Minta Informasi Satu Pintu Soal Aktivitas Mudik
Vaksinasi

DPRD Kalsel

Anggota Dewan Kalsel Divaksin Saat Puasa

DPRD Kalsel

Evaluasi Pendapatan Daerah, Paman Yani Soroti Pajak Air Permukaan Kalsel

DPRD Kalsel

Siap Perjuangkan Anggaran, Komisi IV DPRD Kalsel Pantau Venue Porprov di HSS
apahabar.com

DPRD Kalsel

Wakil Ketua DPRD Kalsel: Tindak Tegas Korporasi yang Sengaja Bakar Lahan
Seleksi KPU

DPRD Kalsel

Seleksi KPU 2024 Bersamaan Tahapan Pemilu Jadi Bekal DPRD Kalsel Curhat ke Pusat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com