Bantuan Rp 300 Disetop, Puluhan Ribu Keluarga di Banjarmasin Terdampak Fakta Baru! Motif Lain Pembunuhan Paman Es Kandangan di Paramasan OTT Amuntai, Belasan Nama Baru Dua Hari Diperiksa KPK BREAKING! KPK Periksa 10 Nama Terkait OTT Amuntai, dari Sekda hingga Swasta Salah Tangkap Mahasiswa HMI di Barabai, Rafi Boyong Selongsong Peluru ke Polda

Jokowi Tidak Minat Jabat Presiden 3 Periode

- Apahabar.com     Sabtu, 11 September 2021 - 20:22 WITA

Jokowi Tidak Minat Jabat Presiden 3 Periode

Presiden Joko Widodo. Foto-Net

apahabar.com, JAKARTA – Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Penolakan tersebut disampaikan Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman.

“Berdasarkan pernyataan presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021 saya Tidak ada niat tidak ada juga minat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang kita jaga bersama. Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana presiden tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden,” kata Fadjoel melalui keterangan pers, seperti dilansir detik.com, Sabtu (11/09).

Fadjroel menjelaskan Presiden Jokowi memahami jika amandemen merupakan domain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dia menyebut Jokowi setia pada konstitusi UUD 1945 amandemen pertama merupakan karya terbaik dari dinamika politik kerakyatan di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo memahami bahwa amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 adalah domain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sikap politik Presiden Joko Widodo berdasarkan kesetiaan beliau kepada konstitusi UUD 1945, amanat reformasi 1998 pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Pasal 7 UUD 1945 menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan isu seputar penambahan periode Presiden menjadi tiga periode atau pun perpanjangan masa kerja Presiden saat ini tak akan dibahas dalam proses amandemen mendatang. Sebab isu tersebut sama sekali tak pernah masuk agenda dan dibahas oleh Badan Pengkaji MPR selama ini.

“Firm, amandemen tak akan melebar selain soal PPHN (Pokok Pokok Haluan Negara). Saya jaminannya,” tegas Bamsoet kepada tim Blak-blakan detikcom di Gedung MPR-RI, Kamis (9/9).

Karena itu, ia meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak apriori dan mengedepankan rasa curiga terhadap rencana amandemen terbatas ini. Soal isu pentingnya PPHN, lanjutnya, sudah muncul sejak 12 tahun. Juga menjadi rekomendasi MPR saat dipimpin Hidayat Nur Wahid dan MPR di bawah Zulkfili Hasan.

Ada kesadaran bahwa perlu cetak biru pembangunan nasional secara jangka panjang. Hal itu untuk menjamin kelanjutan pembangunan suatu proyek agar tidak mangkrak atau tidak cuma berdasarkan selera partai dan Presiden terpilih. “PPHN ini juga untuk menaikkan visi-misi Presiden dan para kepala daerah menjadi visi-misi negara,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

AnandaMu Janji Perhatikan Warga Banjarmasin Sampai ke ‘Buncu-buncu’
apahabar.com

Politik

Bawaslu Tapin Segera Rekrut Petugas Pengawas TPS
apahabar.com

Politik

TKD Kalsel Kembali Gelar Nobar Debat
apahabar.com

Politik

PILGUB KALSEL: Di Tapin, Muhidin Pede Sapu Bersih Suara Lagi
apahabar.com

Politik

Dukung H Rusli-Guru Fadlan, PDIP: Aspirasi dari Bawah
apahabar.com

Politik

Pilwali Banjarmasin, Ibnu-Ariffin Jadi yang Pertama Mendaftar ke KPU
AnandaMu

Politik

Legowo Keputusan MK, AnandaMu Siap Kawal Program Ibnu-Ariffin
Indikasi Money Politics

Politik

Cium Indikasi Money Politics di Pilwali Banjarmasin, HMI Ancam Lapor ke Bawaslu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com